 |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, dalam rangka peringatan HUT ke-22 DPD RI. |
Jakarta, KabarNTB - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri yang akrab disapa Umi Dinda, menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-3 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Kehadirannya menjadi sinyal penting tentang komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan suara pembangunan daerah didengar di level nasional.
Sidang Bersejarah di HUT ke-22 DPD RI
Sidang yang digelar bertepatan dengan peringatan HUT ke-22 DPD RI bertemakan "Dari Daerah untuk Indonesia" ini membahas sejumlah agenda kelembagaan strategis. Di antara agenda paling krusial adalah penetapan pertimbangan DPD RI terhadap 10 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026-2031, yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPR RI. Sebelumnya, Komite IV DPD RI telah menjalankan proses fit and proper test terhadap para calon sebagai bagian dari fungsi konstitusional lembaga tersebut.
Suasana sidang tampak khas karena seluruh anggota DPD RI hadir mengenakan pakaian adat dari provinsi masing-masing, menggambarkan secara visual keberagaman daerah yang menjadi fondasi keberadaan lembaga perwakilan daerah itu.
Aspirasi NTB di Panggung Nasional
Bagi Umi Dinda, forum seperti ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah di forum DPD RI merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan menyampaikan kebutuhan pembangunan NTB ke tingkat pengambilan kebijakan nasional.
"Bagi kami di daerah, kehadiran dalam forum seperti ini penting karena pembangunan nasional pada akhirnya harus kembali menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. DPD RI memiliki posisi strategis untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional, sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan para senator perlu terus diperkuat. Kita ingin berbagai kebutuhan pembangunan NTB dapat terus tersampaikan, dikomunikasikan, dan menjadi bagian dari perhatian dalam perumusan kebijakan nasional," ujar Umi Dinda.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah perlu melampaui sekadar penyampaian aspirasi. Ia mendorong agar hubungan tersebut bertransformasi menjadi koordinasi yang lebih konstruktif sehingga kebijakan nasional semakin responsif terhadap keragaman potensi dan persoalan di tiap wilayah.
"Kita juga berharap penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara berjalan semakin baik, karena setiap kebijakan dan anggaran pada akhirnya harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Daerah membutuhkan kebijakan nasional yang mampu memperkuat pemerataan pembangunan, memperluas akses pelayanan dasar, membuka ruang pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kepastian bagi daerah untuk bergerak lebih cepat sesuai dengan potensi dan kebutuhannya," lanjut Wagub NTB ini.
Relevansi Seleksi BPK bagi Keuangan Daerah
Penetapan pertimbangan terhadap 10 calon anggota BPK RI dalam sidang tersebut memiliki relevansi langsung bagi daerah-daerah seperti NTB. Kualitas pengawasan keuangan negara berkaitan erat dengan bagaimana anggaran transfer pusat ke daerah dikelola dan dipertanggungjawabkan, termasuk dana-dana yang dialokasikan untuk infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan.
Dalam konteks NTB, penguatan hubungan kelembagaan dengan DPD RI menjadi bagian dari strategi memastikan kebutuhan daerah, mulai dari pengembangan potensi ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga perluasan akses layanan publik, terus masuk dalam radar kebijakan nasional.
(*)
