 |
| Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB Tahun 2026 di Gedung Sangkareang, Mataram, Kamis (29/10/2026). |
Mataram, KabarNTB - Di tengah kabar menggembirakan bahwa prevalensi stunting Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyentuh angka 12,5 persen pada triwulan kedua 2026, melampaui target nasional 17,2 persen maupun target daerah 20,2 persen, pemerintah provinsi justru memilih untuk tidak mengendurkan langkah. Kabupaten Lombok Timur, dengan angka prevalensi stunting tertinggi yang masih bertengger di 19,38 persen, menjadi pekerjaan rumah paling mendesak yang harus diselesaikan sebelum survei gizi nasional digelar April 2027.
Intervensi Berbasis Data, Bukan Sekadar Seremonial
Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menegaskan bahwa persoalan stunting tidak bisa diserahkan kepada satu instansi saja. Dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Gedung Sangkareang, Mataram, Kamis (29/10/2026), ia mendorong seluruh sektor untuk bekerja dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data lapangan yang solid.
"Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data," ujar Baiq Nelly.
Ia secara khusus menyoroti Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah yang harus mendapat perhatian ekstra. Dengan survei gizi nasional semakin dekat, waktu yang tersisa menjadi sangat berharga untuk mendorong penurunan angka yang signifikan di kabupaten tersebut.
"PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan," ingatnya.
Tiga Daerah dengan Prevalensi Tertinggi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri memaparkan peta kondisi stunting terkini. Lombok Timur masih menempati posisi teratas dengan prevalensi 19,38 persen, disusul Lombok Utara sebesar 12,55 persen, dan Kabupaten Bima sebesar 12,05 persen. Ketiga daerah ini menjadi prioritas intervensi yang tidak bisa diabaikan meski secara agregat provinsi sudah melampaui target.
TPPS NTB menegaskan komitmennya untuk tidak mengendurkan pengawasan meski capaian makro sudah memuaskan. Fokus kerja tetap diarahkan pada aspek teknis di lapangan, mulai dari kecukupan logistik hingga sanitasi lingkungan.
"Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting," jelas dr. Lalu Hamzi Fikri.
40 Desa Berdaya Jadi Titik Fokus
Selain tiga kabupaten dengan prevalensi tertinggi, perhatian khusus juga diberikan kepada 40 desa berdaya yang telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas intervensi stunting. Program ini dirancang agar penurunan angka stunting tidak hanya terjadi di level provinsi secara keseluruhan, tetapi juga terasa nyata hingga ke desa-desa yang selama ini berada di zona rawan. Pemerintah provinsi berharap pendekatan kolaboratif lintas sektor ini dapat memacu NTB untuk benar-benar terbebas dari beban stunting sebelum survei nasional digelar tahun depan.
(*)
