 |
| Peserta pertemuan pemangku kepentingan utama dalam program ISASP bersama perwakilan BNPB, GIZ, dan FPRB NTB di Hotel Santika Mataram, Kamis (20/8/2026). |
Mataram, KabarNTB - Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai wilayah percontohan nasional dalam upaya merancang kerangka pembiayaan risiko bencana terintegrasi yang digagas bersama oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga kerja sama pembangunan Jerman, GIZ, melalui program Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP). Pertemuan strategis lintas pemangku kepentingan digelar di Hotel Santika Mataram pada Kamis (20/8/2026) sebagai bagian dari rangkaian pengumpulan data komprehensif yang telah berlangsung sejak 10 hingga 19 Agustus 2026.
NTB sebagai Titik Awal Perubahan Sistem
Bukan tanpa alasan NTB dipilih sebagai pilot project dalam kajian berskala nasional ini. Provinsi yang kerap berhadapan dengan ancaman gempa bumi, banjir, dan kekeringan ini dianggap mewakili kompleksitas tantangan pembiayaan bencana yang dihadapi daerah-daerah rentan di Indonesia. Pembelajaran dari NTB diharapkan melahirkan instrumen keuangan berbasis komunitas yang terjangkau sekaligus dapat direplikasi secara luas.
Kajian ini difasilitasi oleh kolaborasi antara Frankfurt School of Finance and Management, BNPB, GIZ, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB (FPRB NTB), dengan dukungan teknis dari lembaga konsultan MarkPlus. Tim gabungan tersebut memusatkan analisis pada gap analysis pembiayaan risiko bencana di NTB melalui metodologi survei pasar yang terstruktur, mencakup pemetaan kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dan instrumen keuangan yang tersedia saat ini.
Integrasi Perlindungan Sosial dan Manajemen Risiko Bencana
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udrekh, menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mengintegrasikan Pengelolaan Risiko Bencana dengan sistem Perlindungan Sosial, seraya mendayagunakan mekanisme asuransi dan instrumen keuangan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
"Penguatan ketangguhan bencana menuntut ketersediaan akses keuangan yang memadai, andal, dan tepat waktu bagi pemerintah, dunia usaha, maupun rumah tangga saat terjadi bencana," ujar Udrekh.
Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap skema pembiayaan bencana yang berjalan, termasuk pemetaan dinamika supply and demand pada sektor-sektor vital NTB seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Hambatan dari aspek hukum, finansial, maupun kelembagaan turut dipetakan untuk menemukan titik-titik yang selama ini menjadi penghalang akses masyarakat terhadap perlindungan finansial.
Beberapa instrumen yang tengah dikaji mencakup skema microinsurance, pembentukan contingency funds, serta mekanisme risk transfer. Program ini juga mengusung pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan Pembiayaan Risiko Iklim dan Bencana (Climate and Disaster Risk Financing atau CDRFI) ke dalam skema Adaptive Social Protection (ASP), yang dirancang untuk membangun kapasitas masyarakat di setiap fase siklus bencana.
Konsultasi Lintas Sektor Jangkau hingga Tingkat Desa
Proses pengumpulan data ini melibatkan konsultasi publik yang menyeluruh, merangkul berbagai instansi pemerintah Provinsi NTB mulai dari Bappeda, BPBD, BKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kelautan dan Perikanan. Otoritas Jasa Keuangan Regional NTB, pelaku sektor swasta, serta kelompok masyarakat desa turut dilibatkan, terutama di wilayah tempat dikembangkannya model mata pencaharian berkelanjutan (sustainable livelihood models).
Commission Manager sekaligus Penasihat Utama GIZ ISASP Indonesia, Cut Sri Rozanna, menekankan bahwa perlindungan sosial adaptif tidak boleh lagi diperlakukan sebagai program yang berdiri sendiri.
"Seiring meningkatnya frekuensi bencana dan besarnya kerugian ekonomi yang mengancam keberlanjutan pembangunan di Indonesia, perlindungan sosial adaptif tidak boleh sekadar dipandang sebagai program tunggal. Hal ini harus dibangun sebagai sebuah sistem terpadu dari hulu ke hilir," tegas Cut Sri Rozanna.
Ia menambahkan, apabila perlindungan sosial adaptif dipadukan dengan pembiayaan risiko bencana yang inovatif, inklusif, terjangkau, dan fleksibel, pembentukan komunitas yang tangguh bukan lagi sekadar wacana.
Laporan Kesenjangan Jadi Cetak Biru Nasional
Ketua FPRB NTB, Dr. Rahmat Sabani, mengingatkan bahwa membangun ketangguhan masyarakat tidak bisa bertumpu pada aspek fisik semata. Sistem yang berkesinambungan, dari mitigasi hingga pemulihan, menjadi kunci.
"Membangun ketangguhan masyarakat lokal membutuhkan sistem yang berkesinambungan dan tidak terputus, mulai dari upaya mitigasi di hulu hingga penyediaan perlindungan finansial di hilir," kata Rahmat Sabani.
Seluruh temuan dari rangkaian survei pasar ini akan dirangkum dalam Gap Assessment Report (Laporan Penilaian Kesenjangan) yang dijadwalkan rampung pada November 2026. Laporan tersebut akan memuat berbagai pilihan kebijakan konkret sekaligus cetak biru pengembangan produk keuangan adaptif untuk NTB. Lebih jauh, rancangan instrumen keuangan yang berhasil diterapkan di provinsi ini diproyeksikan menjadi model acuan nasional bagi daerah lain di Indonesia dalam membangun ketahanan finansial menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim.
(*)
