Lombok Barat, KabarNTB - Puluhan pimpinan organisasi kemasyarakatan dari berbagai penjuru Nusa Tenggara Barat berkumpul di Jayakarta Hotel, Senggigi, Senin (26/10/2026). Mereka hadir dalam Sosialisasi dan Diskusi Peraturan Perundang-Undangan Organisasi Kemasyarakatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, sebuah forum yang dirancang untuk mendorong tertib administrasi sekaligus memperkuat peran ormas, yayasan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra pembangunan daerah.
Sinergi Pemerintah dan Ormas Jadi Sorotan Utama
Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Surya Bahari, MM.Pd., membuka langsung kegiatan ini dan menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat bukan sekadar formalitas. Ia mendorong seluruh organisasi peserta untuk tidak hanya memahami regulasi yang berlaku, tetapi juga aktif menjalankan fungsi kelembagaan secara tertib dan bertanggung jawab demi terciptanya iklim organisasi yang sehat di NTB.
Forum Berjalan Dinamis, Peserta Aktif Ajukan Usulan
Antusiasme peserta tampak sejak sesi diskusi pertama dibuka. Para perwakilan organisasi tidak sekadar menjadi pendengar pasif. Mereka mengajukan pertanyaan mendalam dan usulan strategis terkait program kerja serta kebijakan kemasyarakatan yang berada di bawah kewenangan Bakesbangpoldagri NTB, menjadikan forum ini benar-benar hidup dan produktif.
Ketua Koordinator Wilayah LP. KPK. NTB, Bung Insyan, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai langkah yang diambil pemerintah provinsi kali ini jauh lebih maju dibanding kondisi satu dekade sebelumnya.
"Apresiasi dan langkah visioner ini tentunya hal yang baru. Kalau kita tarik mundur 10 tahun yang lalu, belum seprogres ini," ujar Bung Insyan, Ketua Korwil LP. KPK. NTB.
Ormas Diharapkan Makin Tertib dan Berdaya
Melalui sosialisasi ini, Bakesbangpoldagri NTB berharap seluruh ormas, yayasan, dan LSM di Nusa Tenggara Barat semakin patuh secara administratif sekaligus mampu mengoptimalkan peran mereka sebagai mitra strategis pemerintah dalam proses pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(*)

