 |
| Kehadiran Tim Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK di Kota Bima pada Senin, 31 Agustus 2026. |
Kota Bima, KabarNTB - Pemerintah Kota Bima angkat bicara merespons riuhnya narasi yang beredar di media sosial soal kehadiran Tim Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK di wilayahnya pada Senin, 31 Agustus 2026. Pemkot Bima menegaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda evaluasi rutin tata kelola pemerintahan daerah, bukan pemeriksaan kasus seperti yang sempat dipersepsikan sebagian warganet.
Klarifikasi Resmi Pemkot Bima
Juru Bicara Pemerintah Kota Bima yang juga menjabat Kepala Dinas Kominfotik, Dr. Muhammad Hasyim, langsung turun tangan meluruskan informasi yang simpang siur. Ia menegaskan bahwa agenda kunjungan tim dari lembaga antikorupsi itu sudah terjadwal dan memiliki kerangka yang jelas.
"Kehadiran Tim MCSP KPK murni untuk melakukan evaluasi pelaksanaan MCSP dan melihat sejauh mana indikator pencegahan korupsi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima," ujar Hasyim.
Menurutnya, agenda ini merupakan mekanisme evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang lazim dilakukan. Karena itu, kehadiran Tim MCSP KPK tidak semestinya ditafsirkan di luar konteks agenda resmi yang sedang berjalan.
Indikator Pencegahan Korupsi yang Dievaluasi
Rapat koordinasi yang mengusung tema "Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah" itu dihadiri jajaran Pemkot Bima, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima, serta perwakilan dari KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, dan LKPP. Sejumlah aspek penting dibahas dalam forum tersebut, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aparatur, pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemkot Bima menilai evaluasi MCSP menjadi instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Jadi, kami perlu meluruskan informasi yang berkembang. Kedatangan Tim MCSP KPK hari ini merupakan agenda evaluasi dan pemantauan tata kelola pemerintahan serta pencegahan korupsi. Tidak ada agenda lain di luar konteks tersebut yang perlu ditafsirkan secara berbeda," tegasnya.
Pemkot Sambut Terbuka Proses Pemantauan
Alih-alih bersikap defensif, Pemkot Bima justru menyambut proses pemantauan dan evaluasi dari lembaga negara itu sebagai bagian dari komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan.
"Evaluasi seperti ini justru menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Pemkot Bima tentu akan memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi tersebut," kata Hasyim.
Rapat koordinasi bersama Tim MCSP KPK berlangsung sepanjang hari hingga Senin malam dan diikuti seluruh jajaran terkait Pemkot Bima. Pemkot juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi terkait agenda kunjungan Tim KPK tersebut, dan meminta semua pihak menyikapinya secara proporsional berdasarkan konfirmasi resmi.
(*)
