 |
| Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy, saat menyampaikan kritik terhadap lemahnya pengawasan DPRD Kota Bima atas pelaksanaan proyek pengendalian banjir NUFReP, termasuk pembangunan kolam retensi Amahami. |
Kota Bima, KabarNTB - Fungsi pengawasan DPRD Kota Bima mendapat sorotan tajam dari Lembaga Eksekutif Advokasi dan Demokrasi (LEAD) NTB di tengah berbagai persoalan yang melingkupi pelaksanaan proyek NUFReP atau National Urban Flood Resilience Project, termasuk pembangunan kolam retensi Amahami yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah. LEAD NTB bahkan telah mengajukan permintaan Rapat Dengar Pendapat secara resmi, namun hingga kini belum mendapat respons berupa penjadwalan dari dewan.
Kritik Keras atas Minimnya Respons Dewan
Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy, menilai DPRD Kota Bima sejauh ini belum menunjukkan kepekaan yang memadai terhadap berbagai dugaan permasalahan dalam perjalanan proyek senilai ratusan miliar rupiah tersebut. Berbagai dugaan penyimpangan dan pelanggaran yang mencuat selama pelaksanaan NUFReP, menurutnya, semestinya menjadi objek pengawasan serius oleh lembaga legislatif daerah.
"Kalau dewan ini peka di tengah banyaknya persoalan yang dialami dalam perjalanan proyek dan program NUFReP, pengawasan ini seolah-olah tidak ada," ujar Agus Mawardy.
Agus menegaskan bahwa persoalan dalam proyek NUFReP tidak semata-mata menyangkut hasil pembangunan fisik. Perencanaan, pengadaan material, penggunaan anggaran, permasalahan lahan, dampak lingkungan, hingga manfaat nyata kolam retensi Amahami bagi masyarakat semuanya perlu mendapat perhatian dan pengawasan secara menyeluruh.
Dugaan Afiliasi Pimpinan Dewan dengan Pemasok Material
Dalam pernyataannya, Agus juga menyinggung dugaan keterkaitan salah satu pimpinan DPRD dengan usaha galian C yang disebut-sebut turut masuk dalam rantai penyediaan material proyek. Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam pertanyaan soal independensi fungsi pengawasan dewan terhadap program tersebut.
"Kita tahu kan pimpinan ini terafiliasi dengan salah satu usaha galian C, yang kemudian perusahaan ini masuk menjadi bagian material yang digunakan dalam program NUFReP, proyek pengendalian banjir ratusan miliar," kata Agus Mawardy.
Redaksi mencatat bahwa klaim mengenai afiliasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, dan pihak yang dimaksud belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.
RDP Diajukan, Jadwal Belum Kunjung Ditetapkan
Sebagai langkah konkret, LEAD NTB telah menyurati DPRD Kota Bima untuk meminta digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP). Forum itu diharapkan menjadi ruang terbuka bagi semua pihak untuk membahas berbagai persoalan yang menyelimuti pelaksanaan NUFReP dan pembangunan kolam retensi Amahami. Namun permintaan itu belum ditindaklanjuti dengan penjadwalan yang pasti.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Bima Ihya Ghazali mengungkapkan bahwa pimpinan daerah tengah disibukkan dengan agenda rapat koordinasi di tingkat Provinsi NTB.
"Pimpinan lagi ikut rakor di provinsi bersama KPK, BPKP, Inspektorat dan banyak Kadis yang diundang se-NTB," demikian Sekda Ihya Ghazali.
Publik Menanti Sikap DPRD
Agus Mawardy berharap DPRD Kota Bima tidak hanya berdiam diri dan segera memaksimalkan fungsi pengawasannya. Menurutnya, membuka ruang klarifikasi terhadap berbagai sorotan yang berkembang adalah bagian dari tanggung jawab legislatif yang tidak bisa diabaikan.
Dengan RDP yang belum juga dijadwalkan, publik Kota Bima kini menunggu apakah dewan akan benar-benar membuka ruang pembahasan terbuka untuk mengurai persoalan seputar proyek NUFReP dan kolam retensi Amahami secara tuntas.
(*)
