Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin saat memimpin rapat koordinasi percepatan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Senin ( 07/09/2026).
Kota Bima, KabarNTB - Seruan Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin agar seluruh organisasi perangkat daerah bergerak lebih cepat justru memantik pertanyaan dari kalangan internal pemerintahan sendiri. Bukan soal kedisiplinan aparatur semata, kritik yang muncul sehari setelahnya menyasar sesuatu yang lebih mendasar, yakni apakah biaya operasional OPD telah memadai untuk menopang ritme kerja yang diinginkan pimpinan daerah.
Wali Kota Minta OPD Tidak Terlena
Pada Senin, 7 September 2026, Wali Kota Bima mengumpulkan jajaran aparaturnya dan menegaskan agar roda pemerintahan tidak berputar lambat. Seluruh dinas, badan, dan kantor didorong untuk menjalankan program dengan lebih gesit agar agenda pembangunan tidak tertinggal dari jadwal yang telah ditetapkan.
Instruksi itu tampak tegas dan lugas. Namun, sehari kemudian, sebuah suara dari balik tembok birokrasi memberikan gambaran yang berbeda tentang mengapa mesin pemerintahan kerap berjalan di bawah ekspektasi.
Suara dari Dalam: Bukan Soal Malas, tapi Soal Anggaran
Seorang sumber di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan pandangan yang secara politis cukup tajam. Ia mempertanyakan apakah kelambanan birokrasi sepenuhnya merupakan soal mentalitas dan disiplin aparatur, atau ada faktor struktural yang lebih dalam.
"Tidur terlalu lama bukan tanpa sebab. Justru Walikota kota sendiri yang membuat bawahannya tidur terlalu lama karena minimnya biaya operasional dinas, badan maupun kantor," ujar sumber tersebut yang enggan disebutkan namanya.
Pernyataan itu secara langsung menggeser bingkai persoalan. Jika sebelumnya wali kota menempatkan kelambanan sebagai problem kedisiplinan, sumber ini membaliknya menjadi pertanyaan tentang kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan operasional bagi bawahannya.
Percepatan Butuh Lebih dari Sekadar Instruksi
Tuntutan bergerak cepat memang sah sebagai bagian dari kepemimpinan. Namun percepatan kinerja birokrasi tidak hanya bergantung pada ketegasan instruksi dari atas. Ketersediaan anggaran operasional, fasilitas kerja, dan kebijakan pendukung turut menentukan seberapa jauh sebuah OPD mampu berlari sesuai target yang diminta.
Bila kebutuhan dasar operasional tidak terpenuhi, maka tekanan untuk bekerja lebih cepat bisa menjadi seruan yang kehilangan pijakannya. Di sinilah kritik dari sumber internal itu menemukan relevansinya: publik berhak mengetahui apakah pemerintah telah menyiapkan cukup amunisi sebelum meminta aparatnya berlari lebih kencang.
Klaim Belum Terverifikasi, Pemkot Belum Merespons
Perlu dicatat, tudingan soal minimnya biaya operasional OPD yang disampaikan sumber tersebut belum disertai data anggaran yang dapat diverifikasi secara independen. Klaim ini masih memerlukan konfirmasi dan penjelasan resmi dari masing-masing satuan kerja maupun dari Pemerintah Kota Bima secara kelembagaan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Bima belum memberikan tanggapan atas kritik yang beredar di lingkungan internal tersebut. Redaksi akan terus memantau perkembangan dan membuka ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.
(*)
