IKADIN NTB Lantik 25 Advokat Baru, Integritas dan Tantangan AI Jadi Sorotan Utama

Sekretaris Jenderal DPP IKADIN Dr. M. Rasyid Ridho memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan 25 advokat baru IKADIN NTB di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Sabtu, 26 September 2026.

Mataram, KabarNTB - Sebanyak 25 advokat baru resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Nusa Tenggara Barat dalam prosesi pengangkatan advokat tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Sabtu, 26 September 2026. Di luar seremoni pelantikan, momen ini menjadi panggung penegasan bahwa profesi advokat kini tidak hanya dituntut melek hukum, tetapi juga harus siap bersaing dengan artificial intelligence yang kian merambah dunia konsultasi hukum.

Integritas Tak Bisa Digantikan Teknologi

Ketua IKADIN NTB Dr. Irpan Suriadiata menekankan bahwa penguasaan hukum semata tidak cukup menjadi modal seorang advokat di era sekarang. Ia menyebut integritas dan tanggung jawab moral sebagai pilar yang tidak bisa dipisahkan dari profesi hukum.

"Advokat tidak cukup hanya memahami hukum. Integritas dan tanggung jawab moral adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi ini," ujar Dr. Irpan Suriadiata, Ketua IKADIN NTB.

Irpan menambahkan, advokat juga harus mampu menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kode etik, profesionalisme, dan independensi, karena semua itu bermuara pada satu hal, memastikan masyarakat mendapatkan akses nyata terhadap keadilan.

"Tanggung jawab ini tidak dapat dilepaskan dari peran advokat dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum," tandas advokat muda NTB ini.

Sekjen DPP IKADIN: Momentum Perkuat Komitmen Organisasi

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADIN Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H. hadir langsung dan memimpin jalannya prosesi pelantikan. Ia menegaskan bahwa pengangkatan 25 advokat ini bukan sekadar penambahan jumlah anggota, melainkan penguatan komitmen organisasi dalam mendorong penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

"Pengangkatan ini tidak hanya menandai bertambahnya jumlah advokat di lingkungan IKADIN NTB, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi terhadap penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan," tandas Sekjen IKADIN.

Di hadapan para peserta dan tamu undangan, Sekjen IKADIN juga mengangkat isu yang semakin relevan di era digital, yakni persaingan advokat dengan artificial intelligence. Ia mengingatkan bahwa siapa pun kini bisa mengakses informasi hukum dengan cepat lewat teknologi, sehingga hanya advokat yang memiliki integritas, kejujuran, dan empati yang akan benar-benar mendapat tempat di hati masyarakat.

Lintas Lembaga Hadir, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Prosesi pelantikan ini mendapat perhatian luas dari berbagai institusi. Sejumlah pejabat dari unsur peradilan, kepolisian, kejaksaan, TNI, Ombudsman, hingga perguruan tinggi tampak hadir menyaksikan langsung pengukuhan para advokat baru tersebut.

Dari unsur peradilan, hadir Ketua Pengadilan Agama Praya H. Jamaludin, Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTB Ali Imran, serta Ketua PTUN NTB I Wayan Budiarsa. Unsur kepolisian diwakili oleh P. Ginting dari Polresta Mataram dan Lalu Abdurrahman dari Polres Lombok Tengah. Kejaksaan Negeri Mataram diwakili Reino Nurmuhammad, sementara Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengirimkan Wira Yudha Rangga, S.H.

Dari unsur TNI, hadir perwakilan Danrem 162/WB Kapten Chk Irfan Jayadihya serta perwakilan Dandim 1620 Lombok Tengah Anang Wahyudi. Turut hadir pula perwakilan Ombudsman NTB Deni Silastioni, Kabinda NTB F. Harfian, dan perwakilan perguruan tinggi termasuk Dr. Kharin dari Universitas Al-Azhar.

25 Nama Advokat yang Dilantik

Berdasarkan daftar peserta pengangkatan IKADIN 2026, ke-25 advokat yang resmi dilantik dan dikukuhkan adalah

Dr. Irpan menutup momentum bersejarah ini dengan pesan yang diharapkan terus melekat pada setiap advokat yang baru dilantik.

"Pada akhirnya, kehormatan advokat bukan sekadar diukur dari seberapa kuat ia membela, tetapi dari seberapa teguh ia berdiri di atas hukum, etika, dan keadilan," pungkas Dr. Irpan Suriadiata.

(*)