 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal saat mengunjungi Posyandu Wana Tirta di Dusun Sesaot Timuk, Desa Sesaot, Lombok Barat, Selasa (1/9/2026). |
Lombok Barat, KabarNTB - Kader yang sudah 43 tahun mengabdi tanpa gaji, peralatan ukur yang rusak, dan keterbatasan dana desa menjadi gambaran nyata yang ditemui Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menyambangi Posyandu Wana Tirta di Dusun Sesaot Timuk, Desa Sesaot, Lombok Barat, Selasa (1/9/2026). Dari kunjungan itu, Gubernur menegaskan dua hal yang menjadi kunci penguatan Posyandu di NTB: kapasitas kader dan ketersediaan sarana yang memadai.
Simbol Kerelawanan yang Tak Boleh Diabaikan
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini tiba di Posyandu Wana Tirta usai meninjau SMA Negeri 1 Lingsar, didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal. Di hadapan para kader, ia tak menyembunyikan kekagumannya atas pengabdian panjang mereka yang selama puluhan tahun menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat keluarga.
"Mereka ini rata-rata sudah lama sekali. Tadi saya bertemu dengan kader yang sudah 43 tahun mengabdi. Dulu bahkan tidak digaji. Ini adalah simbol kerelawanan masyarakat kita," ujar Miq Iqbal.
Bagi Gubernur, kader Posyandu bukan sekadar pelaksana rutinitas bulanan. Mereka adalah kekuatan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu fondasi pelayanan dasar, khususnya dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak.
Alat Rusak Ganggu Akurasi Data Pertumbuhan Anak
Dalam kesempatan itu, Koordinator Kader Posyandu Wana Tirta Eni Usmawati mengungkapkan persoalan yang selama ini menghambat kerja para kader di lapangan. Kerusakan pada alat pengukuran dinilai langsung berdampak pada kualitas pemantauan tumbuh kembang anak.
"Fasilitas kesehatan banyak yang rusak, khususnya alat pengukuran panjang, tinggi badan dan berat badan. Ini sangat berkaitan dengan akurasi data," kata Eni Usmawati.
Merespons keluhan tersebut, Gubernur Miq Iqbal langsung menjanjikan bantuan berupa Posyandu kit. Sebanyak tiga set peralatan kesehatan akan diserahkan terlebih dahulu kepada Posyandu yang paling membutuhkan, sementara pemenuhan kebutuhan lainnya dilakukan secara bertahap.
Kader Masuk Program Desa Berdaya Transformatif 2027
Tak berhenti pada bantuan alat, penguatan kapasitas kader juga menjadi agenda yang disoroti Gubernur. Ia mendorong agar pelatihan kader terus dilakukan, termasuk yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Kalau kita ingin pelayanan Posyandu semakin baik, kadernya harus diperkuat. Bukan hanya alatnya yang kita lengkapi, tetapi juga pengetahuan dan kemampuan kader," tegasnya.
Lebih jauh, Pemprov NTB menyiapkan langkah kebijakan jangka panjang dengan mengintegrasikan dukungan bagi kader ke dalam Program Desa Berdaya Transformatif mulai 2027. Lewat skema ini, pemerintah akan mendorong pendanaan bagi minimal satu kader Posyandu di setiap desa, guna menopang kebutuhan operasional sekaligus menjaga keberlanjutan pengabdian mereka di tengah keterbatasan fiskal desa.
Pendataan Digital untuk Pemetaan Kebutuhan Posyandu
Sementara itu, Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia M. Iqbal bersama jajaran Bunda Posyandu NTB tengah menyiapkan sistem pendataan berbasis digital. Aplikasi itu dirancang untuk memetakan kondisi sarana Posyandu di seluruh NTB, termasuk mendeteksi alat yang rusak atau belum tersedia, sehingga penanganan kebutuhan bisa lebih tepat sasaran dan terukur.
Kunjungan ke Posyandu Wana Tirta menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar kerap dimulai dari hal yang paling konkret: menghargai kader, memperluas pengetahuan mereka, dan memastikan alat kerja mereka berfungsi dengan baik.
(*)
