Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE
BIMA, KabarNTB — Pemerintah Kabupaten Bima mulai memetakan potensi dan kompetensi 750 aparatur sipil negara (ASN) melalui profiling yang berlangsung selama empat hari, 7–10 September 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah promosi, mutasi, penempatan jabatan, hingga pengembangan karier birokrasi.
Pada hari pertama, Senin (7/9), sebanyak 200 ASN mengikuti profiling dalam dua sesi. Mereka berasal dari sejumlah perangkat daerah dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE, didampingi Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPSCPKP BKN/UPT BKN) Mataram, Waisul Kurnani, S.Sos., M.Si., Sekretaris BKD dan Diklat Laily Ramadhani, S.STP., MM, serta sejumlah pejabat terkait.
Adel mengatakan peserta profiling ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bima.
Menurut dia, profiling bukan sekadar tahapan administratif, melainkan instrumen untuk membangun manajemen talenta ASN yang berbasis kompetensi.
“Profiling ASN merupakan bagian penting dalam manajemen talenta yang ditujukan bagi pemetaan potensi dan kompetensi ASN,” kata Adel.
Ia menegaskan hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi salah satu basis dalam menentukan promosi, mutasi, penempatan jabatan, serta pengembangan karier ASN.
Konsep the right man on the right place, kata Adel, harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan agar penempatan aparatur tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan administratif.
“Langkah ini penting dilakukan sebagai basis data utama dalam menentukan promosi, mutasi, penempatan jabatan, serta pengembangan karier,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan proses profiling sebagai salah satu instrumen penting dalam pembenahan birokrasi Kabupaten Bima. Terlebih, hasil pemetaan kompetensi akan bersinggungan langsung dengan keputusan mengenai siapa yang dianggap layak menduduki posisi tertentu dalam struktur pemerintahan.
Karena itu, profiling juga membawa konsekuensi politik-administratif: hasil penilaian harus benar-benar menjadi dasar keputusan kepegawaian, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi prosedur manajemen ASN.
Nilai Bisa Diakses ASN
Kepala UPSCPKP BKN/UPT BKN Mataram, Waisul Kurnani, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bima yang menggunakan unit kerja BKN tersebut untuk melaksanakan profiling.
Dalam proses ini, kompetensi peserta akan digali melalui sejumlah instrumen, antara lain kompetensi manajerial dan sosial kultural, tes potensi untuk mengukur kapasitas diri dan pola pikir, literasi digital, serta penilaian kinerja.
Waisul mengatakan peserta juga dapat mengetahui hasil dan nilai profiling secara langsung.
“Hasil dan nilai profiling bisa langsung diketahui oleh peserta dan dapat diakses melalui APK MyASN,” jelasnya.
Transparansi hasil penilaian tersebut menjadi penting karena profiling bukan hanya menyangkut penilaian terhadap individu ASN, tetapi juga dapat menjadi basis pengambilan keputusan terkait perjalanan karier mereka di dalam birokrasi.
Dengan 750 ASN yang dipetakan, hasil profiling berpotensi menjadi salah satu rujukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyusun peta talenta dan mengisi kebutuhan jabatan ke depan.
Pada titik inilah efektivitas kebijakan tersebut akan diuji: apakah hasil profiling benar-benar digunakan untuk menempatkan ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja, atau berhenti sebagai data administratif.
(*)
