Mataram, KabarNTB - Pelaksanaan Sensus Ekonomi di Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan perkembangan menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB berhasil menuntaskan 94 persen target pendataan, capaian yang mendapat apresiasi langsung dari Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat mengunjungi kantor BPS di Mataram, Selasa (11/8).
Kunjungan Silaturahmi Berbuah Komitmen Bersama
Kunjungan Wagub ke kantor BPS Provinsi NTB bukan sekadar kunjungan seremonial. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan lembaga statistik negara itu dalam penyediaan, pemanfaatan, serta pemutakhiran data strategis untuk kepentingan pembangunan daerah.
"Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen," ujar Wagub Indah.
Bagi Wagub, angka itu bukan sekadar realisasi target pendataan. Menurutnya, penyelesaian Sensus Ekonomi menjadi bagian krusial dalam membangun basis data ekonomi yang akurat, sebagai pijakan pemerintah untuk memahami struktur dan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
BPS Pastikan Sisa Target Diselesaikan Tepat Waktu
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyambut baik dukungan Pemprov NTB terhadap pelaksanaan sensus ini. Ia menegaskan bahwa sisa pendataan akan terus diakselerasi tanpa mengorbankan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan.
Wahyudin memastikan sisa target pendataan akan terus diakselerasi agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan akurasi data, demikian Kepala BPS NTB itu.
Data BPS Jadi Kompas Operasi Pasar Murah di Sumbawa
Pertemuan juga membahas agenda konkret ke depan. Salah satunya adalah rencana kunjungan kerja Wagub ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026, yang antara lain akan diisi dengan operasi pasar murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi.
Dalam pelaksanaannya, data indikator harga dan inflasi dari BPS akan menjadi acuan pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas intervensi serta komoditas yang memerlukan perhatian khusus. Pendekatan berbasis data ini diharapkan membuat setiap langkah intervensi pemerintah lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Data
Penguatan kolaborasi antara Pemprov NTB dan BPS mencerminkan komitmen membangun tata kelola pemerintahan berbasis data. Data yang akurat tidak hanya dibutuhkan untuk mengukur capaian pembangunan, tetapi juga untuk membaca persoalan, menentukan prioritas, dan memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTB.
Sinergi kedua pihak diharapkan terus menguat, sehingga data tidak berhenti sebagai angka di atas kertas, melainkan menjadi instrumen nyata yang mengarahkan pembangunan daerah secara lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan warga.
(*)
