 |
| Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin berdialog langsung dengan ratusan Guru PPPK Paruh Waktu di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, membahas kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian, Senin (24/8/2026). |
Kota Bima, KabarNTB - Ratusan Guru PPPK Paruh Waktu Kota Bima akhirnya mendapat ruang bicara langsung di hadapan Wali Kota dan jajaran pejabat daerah. Dalam audiensi yang digelar di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin (24/8/2026), persoalan kesejahteraan, besaran upah, dan harapan peralihan status menjadi PPPK Penuh Waktu menjadi isu yang paling banyak disuarakan para tenaga pendidik tersebut.
Dialog Terbuka di Tengah Keterbatasan Fiskal
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, hadir bersama Sekretaris Daerah Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., beserta sejumlah kepala perangkat daerah, mulai dari Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, hingga Kepala BKPSDM. Kehadiran lengkap jajaran tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons tuntutan para guru secara langsung.
Sekretaris Daerah membuka forum dengan menegaskan bahwa dialog semacam ini bukan sekadar formalitas. Menurutnya, komunikasi langsung antara pemerintah dan tenaga pendidik adalah instrumen penting untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mencari solusi bersama, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan dan regulasi yang berlaku.
Tiga Aspirasi Utama yang Disuarakan Guru
Dalam forum tersebut, perwakilan Guru PPPK Paruh Waktu menyampaikan tiga hal yang selama ini menjadi ganjalan. Pertama, ketimpangan besaran upah dibandingkan tenaga PPPK Paruh Waktu di sektor lain. Kedua, minimnya kejelasan mengenai standar gaji yang seharusnya mereka terima. Ketiga, harapan agar pemerintah daerah mendorong percepatan proses peralihan status mereka menjadi PPPK Penuh Waktu.
Menanggapi hal itu, Sekda menjelaskan bahwa meski kondisi fiskal daerah sedang tidak dalam kondisi ideal, pemerintah telah mengambil langkah nyata dengan mengalokasikan anggaran pembayaran selama 12 bulan penuh. Kebijakan ini disebut sebagai wujud konkret perhatian pemerintah terhadap kontribusi para guru.
Wali Kota: Guru Bagian dari Keluarga Besar ASN
Wali Kota H. A. Rahman H. Abidin menegaskan bahwa para pendidik menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah. Baginya, guru bukan sekadar tenaga pengajar, melainkan bagian dari keluarga besar aparatur sipil negara yang memikul tanggung jawab besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Kota Bima.
"Pemerintah daerah memahami harapan dan kebutuhan bapak ibu guru. Kita sudah berupaya mengalokasikan pembayaran selama 12 bulan. Untuk peralihan status menjadi penuh waktu, mari kita bersabar menunggu regulasi dan kepastian dari pemerintah pusat," ujar Wali Kota Rahman.
Selain soal kesejahteraan, Wali Kota juga mengingatkan para guru untuk tetap menjalankan tugas secara disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa kualitas kinerja akan menjadi bagian penting dari evaluasi ke depan, sehingga setiap guru diharapkan menjaga integritas dan komitmennya dalam memberikan layanan pendidikan terbaik.
Menunggu Lampu Hijau dari Pusat
Terkait peralihan status menjadi PPPK Penuh Waktu, Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima masih menanti kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Meski begitu, pemerintah daerah memastikan akan terus mengawal proses administrasi dan pengusulan bagi guru yang memenuhi persyaratan, seiring dengan perkembangan kebijakan yang ditetapkan pusat.
Audiensi yang ditutup oleh Sekretaris Daerah ini menjadi momentum untuk membangun kesepahaman antara pemerintah dan para tenaga pendidik. Pemerintah Kota Bima berharap forum semacam ini dapat melahirkan komunikasi yang semakin konstruktif, memperkuat profesionalisme guru, dan secara bertahap mendorong peningkatan kesejahteraan Guru PPPK Paruh Waktu di kota tersebut.
(*)
