 |
| SMA 1 Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, yang dinilai belum menunjukkan perbaikan meski dana BOS mengalir setiap tahun. |
Dompu, KabarNTB - Wacana penyegaran atau pergeseran kepala sekolah SMA dan SMK di Nusa Tenggara Barat sudah bergulir lebih dari tiga bulan terakhir, namun eksekusinya hingga kini belum juga terealisasi. Kabar yang beredar di kalangan media dan pemerhati pendidikan menyebut ada puluhan kepala sekolah baru yang akan dilantik, sekaligus puluhan kepala sekolah definitif yang akan diberhentikan atau digeser ke sekolah lain, sebagai bagian dari upaya memperbaiki secara menyeluruh kinerja sekolah-sekolah SMA SMK di NTB yang pengelolaannya berada di bawah kendali pemerintah provinsi.
Dinas Dikpora NTB Janjikan Penyegaran dalam Waktu Dekat
Sebagaimana diberitakan sejumlah media beberapa pekan lalu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Syamsul Hadi M. Pd, menyatakan bahwa penyegaran atau pergeseran kepala sekolah SMA SMK akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Pernyataan itu segera menarik perhatian publik yang berharap pemerintah provinsi bertindak cepat dan tepat memperbaiki tata kelola SMA SMK negeri di NTB, yang jumlahnya mencapai lebih dari 500 sekolah.
Tantangan terbesar dalam pengelolaan sekolah-sekolah tersebut, menurut sorotan yang berkembang, adalah memilih manajer sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, yang cakap, berintegritas, dan berwawasan maju. Persoalan tata kelola ini terlihat nyata dalam sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di jenjang SMA dan SMK, ditambah sejumlah kasus kepala sekolah yang berujung ke ranah hukum.
SMA 1 Kempo, Lima Tahun Tanpa Prestasi
Di tengah sorotan itu, SMA 1 Kempo, salah satu sekolah besar di Kecamatan Kempo dengan sekitar 800 siswa, menjadi salah satu contoh yang mengemuka. Sekolah ini disebut nyaris tidak menorehkan prestasi apa pun selama lebih dari lima tahun terakhir, bahkan pemenuhan sarana prasarananya dinilai mengalami kemunduran. Salah satu yang paling disorot adalah ketiadaan fasilitas WC yang layak bagi siswa, sehingga sebagian siswa disebut harus pergi ke sungai untuk buang air kecil, meski Dana BOS sekolah ini tercatat berkisar Rp1 miliar hingga Rp1,2 miliar setiap tahunnya.
Persoalan di SMA 1 Kempo dinilai sejumlah kalangan sebagai persoalan kepemimpinan, dengan kemampuan manajerial kepala sekolah yang dianggap sangat rendah. Pengelolaan Dana BOS di sekolah ini pun disinyalir bermasalah, meski hal tersebut masih memerlukan audit resmi dari Inspektorat NTB untuk dapat dipastikan kebenarannya, termasuk dugaan belanja fiktif maupun belanja yang di-mark up.
"Tidak Ada Tawar-menawar, Ganti Segera"
Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah kalangan di Kecamatan Kempo menyampaikan harapannya secara terbuka. Abdul Aziz, Ketua Tim Pemenangan Iqbal-Dinda untuk Kecamatan Kempo, menegaskan bahwa penggantian kepala sekolah menjadi syarat mutlak apabila SMA 1 Kempo ingin maju dan berkembang.
"Tidak ada tawar-menawar kalau SMA 1 Kempo mau maju mau berkembang, ganti segera kepala sekolahnya. Kepala sekolah sekarang yang telah menjabat hampir delapan tahun lamanya tidak menunjukkan prestasi yang membanggakan, bahkan dalam banyak aspek bermasalah," ujar Abdul Aziz.
KCD Dompu: Sudah Diusulkan ke Provinsi
Hal senada disampaikan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Dompu, Muhammad Ihsan. Ia menegaskan bahwa SMA 1 Kempo sesungguhnya berpotensi berkembang menjadi sekolah maju, namun kepemimpinan di sekolah tersebut dinilai lemah dari sisi manajerial dan kurang transparan dalam pengelolaannya.
"Kami telah mengusulkan kepada dinas pendidikan provinsi untuk mempertimbangkan penyegaran posisi kepala sekolah di SMA 1 Kempo," ujar Muhammad Ihsan.
Puluhan Sekolah di NTB Masih Tanpa Kepala Definitif
SMA 1 Kempo hanyalah satu contoh dari potret dunia pendidikan menengah di NTB saat ini. Tercatat ada puluhan SMA dan SMK yang belum memiliki kepala sekolah definitif, kondisi yang sudah berlangsung lebih dari tiga tahun bahkan telah memasuki tahun keempat. Catatan yang berkembang juga menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di banyak sekolah bukan hanya bermasalah secara administrasi, tetapi juga diduga kuat bersinggungan dengan praktik korupsi, meski hal ini tetap memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan resmi.
Kualitas kepemimpinan dan integritas pribadi calon kepala sekolah masih menjadi persoalan besar di NTB. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB dituntut bekerja cepat dan tepat dalam menyusun komposisi kepala sekolah di lebih dari 500 SMA SMK se-NTB, agar kualitas pendidikan menengah yang dikelola pemerintah daerah dapat terus meningkat, baik dari sisi tata kelola keuangan, prestasi akademik dan nonakademik, maupun pembentukan karakter mental dan spiritual siswanya.
Hingga berita ini diturunkan, KabarNTB belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak SMA 1 Kempo maupun Dinas Dikpora Provinsi NTB terkait dugaan pengelolaan Dana BOS yang disinyalir bermasalah di sekolah tersebut. Berita ini akan diperbarui apabila ada klarifikasi dari pihak terkait.
(*)
