 |
| Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Halik, memberikan keterangan pers terkait polemik kasus perselisihan warga Lombok dengan pemilik usaha jahit di Badung, Bali, di sela Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8/2026). |
Mataram, KabarNTB - Sebuah perselisihan antara warga Lombok dengan pemilik usaha jahit di Badung, Bali, yang sempat ramai di media sosial, kini mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB mengimbau seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak memperpanjang polemik tersebut, agar persoalan individu ini tidak berkembang menjadi sentimen antarsuku dan antardaerah antara Lombok dan Bali.
Hormati Mediasi, Tapi Perlu Sikap Menyejukkan
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB sekaligus Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menyampaikan hal tersebut di sela mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8/2026), di Mataram. Ia menegaskan Pemprov NTB menghormati proses mediasi yang telah ditempuh dan menghargai penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, menyusul munculnya sorotan publik atas cara mediasi tersebut berlangsung, ia memandang penting adanya sikap yang menyejukkan dari seluruh pihak.
"Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai persoalan antara individu berkembang menjadi persoalan antara masyarakat. Kita harus menahan diri, tidak saling membalas pernyataan, apalagi membangun sentimen antarsuku dan antardaerah," ujar pria yang akrab disapa Aka.
Hubungan NTB-Bali Jauh Lebih Besar dari Satu Persoalan
Menurut Aka, persoalan ini justru harus menjadi momentum memperkuat kesadaran bersama bahwa masyarakat NTB dan Bali memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan kekeluargaan yang sangat erat. Banyak warga Bali yang hidup, bekerja, dan membangun keluarga di Lombok, demikian pula sebaliknya.
"Hubungan masyarakat NTB dan Bali jauh lebih besar daripada satu persoalan. Karena itu, jangan sampai satu peristiwa membuat hubungan baik yang selama ini terbangun menjadi terganggu," katanya.
Aka mengungkapkan, Gubernur NTB telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Bali terkait persoalan ini sebagai bagian dari upaya menjaga suasana tetap kondusif dan mencegah persoalan serupa terulang.
"Pak Gubernur NTB sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali. Pemerintah tentu berharap ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang. Masyarakat kita harus terus membangun kebersamaan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling memahami," ujarnya.
Netralitas Pejabat Publik Jadi Sorotan
Di sisi lain, Aka menegaskan pentingnya prinsip netralitas, kepatutan, dan keseimbangan sikap pejabat publik dalam menangani persoalan yang melibatkan masyarakat. Baginya, seorang pejabat negara harus menempatkan diri sebagai bagian dari institusi yang bekerja untuk kepentingan seluruh warga, bukan berdasarkan identitas daerah maupun kelompok tertentu.
"Ini prinsip yang berlaku bagi siapa pun. Ketika seseorang menjalankan fungsi sebagai pejabat publik, maka yang dikedepankan adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, keadilan, dan persatuan. Bukan primordialisme," tegas Aka.
Ia menambahkan, proses mediasi sejatinya harus mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh pihak yang bersengketa, sehingga cara berkomunikasi, pilihan kata, hingga perlakuan terhadap masing-masing pihak perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan.
"Mediasi itu harus membuat kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati. Jangan sampai pihak yang datang sebagai korban atau pihak yang merasa dirugikan justru merasa semakin tertekan. Ini bukan hanya soal substansi, tetapi juga soal etika dan kepatutan seorang pejabat publik," jelasnya.
Pemprov Pilih Jalur Diplomasi, Bukan Membalas
Aka menegaskan, pernyataannya bukan dimaksudkan untuk memperkeruh persoalan maupun menghakimi pihak tertentu. Pemprov NTB tetap memilih jalur komunikasi formal antarpemerintah daerah serta komunikasi informal dengan tokoh masyarakat untuk menjaga hubungan NTB dan Bali.
"Pemprov NTB menyayangkan apabila ada sikap pejabat publik yang dinilai tidak berimbang dalam sebuah persoalan yang menyangkut masyarakat. Tetapi kita tidak ingin membalasnya dengan sikap yang sama. Kita memilih diplomasi, komunikasi dan jalan persaudaraan," katanya.
Jangan Generalisasi Berdasar Video di Media Sosial
Aka kembali mengajak masyarakat Lombok dan Bali untuk tidak terprovokasi oleh berbagai potongan video, komentar, maupun narasi di media sosial yang berpotensi memperlebar persoalan. Menurutnya, masyarakat perlu memberi ruang kepada proses penyelesaian yang telah ditempuh kedua pihak.
"Jangan karena perilaku satu atau beberapa orang, kemudian kita menggeneralisasi seluruh masyarakat Bali. Begitu juga jangan sampai ada tindakan atau ucapan dari seseorang kemudian masyarakat Lombok dianggap demikian. Itu tidak adil," ujarnya.
Ia menyebut, warga Bali yang tinggal di Lombok pun turut menyayangkan munculnya persoalan ini, sebuah bukti bahwa hubungan sosial kedua masyarakat jauh lebih kuat dibandingkan polemik yang sedang menjadi sorotan publik.
"Saudara-saudara kita dari Bali yang hidup di Lombok juga menyayangkan cara atau sikap yang dipersoalkan dalam kasus ini. Mereka juga tentu tidak ingin persoalan tersebut menjadi sentimen terhadap masyarakat Bali secara keseluruhan," katanya.
NTB-Bali Punya Kepentingan Bersama Jaga Stabilitas
Aka menegaskan, NTB dan Bali merupakan dua daerah dengan kepentingan bersama menjaga stabilitas sosial, pariwisata, perdagangan, investasi, dan hubungan antarmasyarakat.
"Yang kita bangun adalah persaudaraan, bukan permusuhan. Yang kita rawat adalah Indonesia. Karena itu, setiap persoalan harus kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan penghormatan terhadap hukum, dengan etika, dan dengan semangat persatuan," kata Aka.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus ini bahwa perbedaan latar belakang suku, daerah, maupun kondisi sosial-ekonomi tidak boleh menjadi dasar merendahkan seseorang.
