 |
| Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8/2026). |
Mataram, KabarNTB - Ruang Rapat DPRD Provinsi NTB menjadi saksi kesepakatan penting bagi arah pembangunan daerah setahun ke depan, Jumat (14/8/2026). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD Provinsi NTB menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna, menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi hasil sebagai pijakan utama pembangunan daerah tahun mendatang.
Ketidakpastian Global, Iqbal Ingatkan Jangan Terlalu Optimistis
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah situasi penuh ketidakpastian, sehingga pemerintah daerah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis. Kekuatan fiskal daerah, menurutnya, justru harus dibangun dari kemampuan membaca kondisi dan mengelola sumber daya secara tepat.
"Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran," ujar Iqbal.
Gubernur menegaskan, pemerintah daerah harus punya kemampuan menghadapi tekanan secara berkelanjutan, karena pembangunan tidak bisa dirancang dengan asumsi satu persoalan akan segera tuntas.
"Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru," tegasnya.
APBD Bukan Sekadar Dokumen Administratif
Dalam kerangka itu, Miq Iqbal menilai APBD harus diperlakukan sebagai instrumen untuk menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar dokumen administratif tahunan yang rutin disusun.
"APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat," katanya.
Fokus Transformasi Struktural hingga Ekosistem Agro-Maritim
KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan fokus pada transformasi struktural, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah," jelasnya.
Khusus di sektor pariwisata, pemerintah mengarahkan pembangunan pada konsep quality tourism, yang tidak hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja wisatawan, kualitas destinasi, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Pendapatan Rp6,22 Triliun, Naik 10,69 Persen
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 direncanakan mencapai Rp6,22 triliun, meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp114,24 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,09 triliun, meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026. Dengan struktur tersebut, terdapat surplus anggaran sekitar Rp192,7 miliar yang diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
2026, Tahun Pertama NTB Tanpa Beban Utang
Gubernur menegaskan, salah satu capaian penting yang harus terus dijaga adalah membaiknya kondisi fiskal daerah setelah seluruh kewajiban utang pemerintah daerah tuntas diselesaikan.
"Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang," ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Miq Iqbal, harus menjadi pijakan untuk membangun APBD yang lebih sehat pada tahun-tahun berikutnya, tanpa membebani generasi mendatang.
"Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan," tegasnya.
Ia turut mengapresiasi DPRD NTB yang dinilai memberikan dukungan konstruktif sepanjang proses penyusunan anggaran, karena tantangan fiskal tidak bisa dihadapi sendiri oleh eksekutif tanpa kesamaan pandangan dengan legislatif.
"Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama. Alhamdulillah, saya merasakan DPRD Provinsi NTB selalu memberikan dukungan yang sangat konstruktif," katanya.
Ketua DPRD: Landasan Pembahasan Ranperda APBD 2027
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan hasil pembahasan bersama yang mengedepankan musyawarah, sekaligus menjadi landasan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027.
"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027," ujarnya.
Update Penanganan Kecelakaan KMP Putri Yasmin
Di akhir sambutannya, Gubernur Miq Iqbal turut menyampaikan perkembangan penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan, sekaligus menekankan pentingnya evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk akurasi data manifest penumpang.
"Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta seluruh instansi dan pihak terkait yang telah bekerja sama dalam proses pencarian dan penyelamatan," ujarnya.
Ia juga menyampaikan doa bagi para korban dan keluarga yang terdampak, serta berharap proses pencarian terhadap korban yang belum ditemukan terus dilakukan secara optimal.
Penandatanganan KUA-PPAS 2027 ini menjadi pijakan awal bagi penyusunan APBD 2027. Bagi Pemprov NTB, tantangan berikutnya bukan sekadar memastikan anggaran rampung tepat waktu, melainkan memastikan APBD benar-benar bekerja: menjaga kesehatan fiskal, membiayai prioritas pembangunan, memperkuat fondasi ekonomi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
(*)
