 |
| Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan sejumlah pejabat pusat meninjau kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Teluk Ekas, Jerowaru, Lombok Timur, Jumat (31/7/2026). |
Lombok Timur, KabarNTB - Kawasan pesisir Teluk Ekas di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, bersiap bertransformasi menjadi pusat perikanan modern setelah pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sepakat menjadikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di sana sebagai proyek percontohan pemberdayaan ekonomi nelayan yang kelak bisa direplikasi ke seluruh Indonesia. Keseriusan itu ditandai dengan kunjungan kerja bersama empat pejabat kementerian dan kepala daerah ke Teluk Ekas, Jumat (31/7/2026).
Menekan Ketergantungan pada Tengkulak
Selama bertahun-tahun, nelayan Teluk Ekas, seperti kebanyakan nelayan pesisir di Indonesia, terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada tengkulak yang menekan harga jual hasil tangkapan. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kehadiran KNMP dirancang khusus untuk memutus rantai tersebut.
"Selama ini salah satu persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah rendahnya posisi tawar dalam menjual hasil tangkapan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah menghadirkan solusi agar nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik sekaligus terbebas dari ketergantungan terhadap tengkulak," ujar Gubernur Iqbal.
Untuk mewujudkan itu, kawasan KNMP Teluk Ekas dilengkapi sejumlah infrastruktur penunjang: pabrik es, cold storage, tempat pelelangan ikan, bengkel perahu, kios usaha, hingga koperasi nelayan. Dengan pabrik es dan cold storage, nelayan tak lagi harus menjual ikan langsung usai melaut. Hasil tangkapan bisa disimpan sampai harga pasar bergerak lebih menguntungkan.
Koperasi Jadi Tulang Punggung Ekosistem Perikanan
Pilar utama program ini adalah Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan beroperasi penuh pada September 2026. Koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai pembeli hasil tangkapan dengan harga layak, tetapi juga sebagai pusat distribusi bantuan sosial, pupuk, alat mesin pertanian, dan berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga penyaluran program pemerintah lebih transparan dan tepat sasaran.
Untuk memperkuat akses permodalan, pemerintah menggandeng BRI dan Bank NTB Syariah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah. Langkah ini diharapkan menggantikan pinjaman berbunga tinggi yang selama ini mempererat cengkeraman tengkulak atas nelayan pesisir.
50 Kapal dan SPBUN Segera Hadir
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjanjikan bantuan 50 unit kapal berkapasitas 5–10 Gross Tonnage yang akan dikelola melalui koperasi nelayan. Tak hanya itu, pemerintah akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) guna memperlancar akses bahan bakar bersubsidi bagi armada melaut di kawasan tersebut.
Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Teluk Ekas, Yanto, mengaku bersyukur atas rentetan dukungan yang mengalir ke kawasannya. Ia menyebut tambatan perahu yang telah rampung dibangun sudah terasa manfaatnya, dan akan semakin optimal dengan rencana perpanjangan dermaga.
"Kami bersyukur atas dukungan pemerintah. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus memperkuat koperasi karena kami percaya, jika koperasi berkembang maka desa juga akan semakin maju dan kesejahteraan masyarakat pesisir akan meningkat," ujar Yanto, Ketua KNMP Teluk Ekas.
Model yang Ingin Direplikasi Nasional
Gubernur Iqbal menekankan bahwa keberhasilan KNMP Teluk Ekas bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, DPR RI, hingga sektor perbankan dan masyarakat nelayan itu sendiri.
"Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjadikan Teluk Ekas sebagai model pemberdayaan ekonomi nelayan yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia," ungkap Gubernur Iqbal.
Kunjungan kerja Jumat itu dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, sinyal kuat bahwa Teluk Ekas bukan sekadar proyek daerah, melainkan agenda strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan.
(*)
