Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Desa Sampungu memadati Kantor DPMD Kabupaten Bima untuk menuntut transparansi pengelolaan dana desa dan BUMDes, Senin, 24 Agustus 2026.
Bima, KabarNTB - Agenda dialog yang dirancang sebagai ruang klarifikasi soal pengelolaan dana desa dan BUMDes Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, berakhir ricuh. Ketidakhadiran Kepala Desa Sampungu dalam pertemuan yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima membakar kekecewaan mahasiswa hingga memicu insiden di kantor dinas itu pada Senin, 24 Agustus 2026.
Datang untuk Dialog, Bukan Keributan
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Desa Sampungu mendatangi Kantor DPMD Kabupaten Bima di wilayah Kota Bima dengan satu tujuan: meminta penjelasan terbuka atas persoalan transparansi penggunaan dana desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). DPMD telah memfasilitasi agenda tersebut dan mengundang pihak pemerintah desa serta sejumlah pihak terkait untuk hadir.
Namun harapan itu pupus ketika Kepala Desa Sampungu tidak muncul. Surat pemanggilan disebut telah dikirimkan sebelum hari pertemuan berlangsung, tetapi undangan itu tidak digubris.
"Kepala Desa Sampungu telah dipanggil untuk hadir, tetapi tidak memenuhi undangan pertemuan," ujar Kepala DPMD Kabupaten Bima, H. Masykur, membenarkan absennya pihak desa dalam agenda tersebut.
Tuntutan Konkret dari Koordinator Massa
Koordinator massa Indrayana menegaskan bahwa mahasiswa tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa persoalan nyata yang selama ini dirasakan masyarakat Desa Sampungu, mulai dari ketidakjelasan penggunaan dana desa hingga pengelolaan BUMDes yang dinilai tidak transparan.
"Kami meminta DPMD mengambil langkah yang lebih konkret untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang dipertanyakan masyarakat dan mahasiswa di Desa Sampungu. Salah satu tuntutan utama adalah keterbukaan dan kejelasan terkait pengelolaan BUMDes," tegas Indrayana selaku koordinator massa.
Mahasiswa juga mendorong agar pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan unsur terkait bisa duduk satu meja dalam forum terbuka untuk memberikan penjelasan bersama.
Situasi Memanas, Kericuhan Pecah
Ketidakhadiran kepala desa mengubah suasana yang semula diharapkan kondusif menjadi tegang. Kekecewaan mahasiswa yang telah jauh-jauh datang untuk berdialog meledak menjadi protes keras di lingkungan Kantor DPMD.
Situasi kemudian berkembang menjadi cekcok, dan sejumlah laporan menyebut terjadi saling dorong serta benturan fisik. Pihak DPMD menyebut mahasiswa masuk ke ruangan dan terjadi kerusakan pada sejumlah fasilitas kantor. Sementara itu, pihak mahasiswa menegaskan bahwa kedatangan mereka semata-mata untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak DPMD bertindak tegas terhadap persoalan pemerintahan Desa Sampungu.
Kronologi lengkap peristiwa dan siapa pihak yang memulai insiden masih memerlukan pemeriksaan objektif berdasarkan keterangan seluruh pihak yang berada di lokasi, termasuk bukti rekaman dan keterangan saksi mata.
Substansi Jangan Tenggelam oleh Kericuhan
Kericuhan yang terjadi kini menjadi perhatian publik luas. Namun ada kekhawatiran bahwa insiden tersebut justru bakal menggeser pokok persoalan yang sejak awal ingin disuarakan mahasiswa dan masyarakat, yaitu transparansi pengelolaan dana desa dan BUMDes Desa Sampungu.
Apabila terdapat dugaan tindak kekerasan atau penganiayaan, penanganannya perlu mengacu pada bukti, keterangan saksi, rekaman yang tersedia, dan hasil pemeriksaan medis jika ada korban, serta mengikuti proses hukum yang berlaku. Begitu pula dugaan perusakan fasilitas kantor yang perlu dibuktikan secara objektif.
DPMD Kabupaten Bima, sebagai instansi yang mengemban fungsi pembinaan terhadap pemerintahan desa, diharapkan segera membuka kembali ruang dialog yang kondusif. Pertemuan yang melibatkan mahasiswa, pemerintah Desa Sampungu, BPD, dan pihak-pihak terkait dinilai penting agar seluruh persoalan bisa dibahas berdasarkan data dan dokumen, bukan sekadar perdebatan.
Masyarakat Desa Sampungu kini menunggu satu kepastian: apakah mediasi akan kembali dijadwalkan, dan apakah semua pihak yang berkepentingan bersedia hadir untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
(*)
