 |
| Kepala DPMPTSP Provinsi NTB H. Irnadi Kusuma memaparkan capaian realisasi investasi NTB Triwulan II dan Semester I Tahun 2026 dalam acara press release di Bale Kita Mataram, Kamis (6/8/2026). |
Mataram, KabarNTB - Realisasi investasi NTB pada Semester I Tahun 2026 mencatat lompatan signifikan. Hingga akhir Triwulan II, nilai investasi yang masuk ke Nusa Tenggara Barat mencapai Rp33,73 triliun, atau lebih dari separuh target tahunan sebesar Rp64 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Capaian sebesar 51,26 persen ini jauh melampaui performa periode yang sama tahun lalu, sekaligus menegaskan bahwa iklim investasi di NTB tetap kondusif di tengah dinamika perekonomian daerah.
Melampaui Semester I Tahun Lalu dengan Selisih Jauh
Perbandingan dengan tahun sebelumnya menjadi sorotan utama dalam press release yang digelar di Bale Kita Mataram, Kamis (6/8/2026). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, menegaskan betapa jauh perbedaan antara dua periode tersebut.
"Pada Semester I Tahun 2025, dengan target investasi yang lebih rendah, capaian realisasi belum mencapai seperempat target. Tahun ini, meskipun target meningkat menjadi sekitar Rp64 triliun, realisasi hingga Semester I sudah mencapai lebih dari 51 persen. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif," ujar Irnadi.
Target investasi NTB tahun ini memang lebih berat. Kementerian Investasi/BKPM menetapkan angka yang naik sekitar 6,12 persen dibanding tahun sebelumnya, selaras dengan sasaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB sebesar 12 persen. Pertumbuhan ekonomi NTB sendiri masih bertengger di atas rata-rata nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahkan di tengah normalisasi aktivitas sektor pertambangan.
UMKM: Dari Penyelamat Menjadi Pilar Strategis
Di balik angka besar itu, kontribusi UMKM menjadi cerita tersendiri. Hingga Semester I 2026, realisasi investasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp496,68 miliar, tumbuh 22,28 persen dibanding periode sama tahun 2025 yang sebesar Rp406,19 miliar.
Irnadi mengingatkan pelajaran berharga dari akhir Tahun 2025. Ketika sistem pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ditutup lebih awal dan data sejumlah perusahaan besar belum sempat diinput, investasi UMKM senilai lebih dari Rp600 miliar menjadi penyelamat. Data tersebut berhasil dimasukkan atas arahan Kementerian Investasi sehingga NTB akhirnya membukukan realisasi 100,2 persen dari target tahunan.
Pengalaman itulah yang kini mendorong Pemerintah Provinsi NTB menempatkan UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen strategis dalam ekosistem investasi daerah. Target ambisius pun dipasang: realisasi investasi UMKM diharapkan menembus Rp1 triliun hingga akhir 2026 melalui pendampingan usaha, digitalisasi, kemudahan perizinan, dan perluasan akses pembiayaan.
Sumbawa Barat Tetap Mendominasi, Dompu Mengejutkan
Dari sisi sebaran wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat masih kokoh di posisi teratas dengan nilai investasi lebih dari Rp11 triliun, ditopang sektor pertambangan. Namun Kabupaten Dompu menyita perhatian dengan lonjakan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, sementara Kabupaten Lombok Tengah mengandalkan pengembangan Kawasan Mandalika, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Pada Triwulan II, investasi non-UMKM masih dikuasai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar sekitar Rp12,14 triliun atau 81,85 persen dari total, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) menyentuh Rp2,7 triliun atau 18,15 persen. Investasi asing datang dari berbagai negara tanpa dominasi satu negara tertentu, dengan Spanyol dan Australia sebagai penyumbang terbesar berikutnya pada Semester I 2026. Pemerintah optimistis angka PMA akan naik pada semester berikutnya seiring sejumlah investasi baru yang masih dalam proses masuk.
UMKM Lokal Sudah Tembus Jepang dan Arab Saudi
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menekankan bahwa UMKM bukan sekadar pelaku ekonomi kelas bawah, melainkan tulang punggung perekonomian yang sesungguhnya.
"UMKM adalah pahlawan ekonomi yang bekerja di balik layar. Mereka terus berinovasi, berani mencoba, dan mampu bertahan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Inilah kekuatan yang harus terus kita dukung bersama," tegasnya.
Dekranasda, kata Sinta, terus bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, serta perangkat daerah lain melalui pembinaan, pelatihan, dan perluasan akses pasar. Salah satu program unggulan adalah kurasi produk melalui Gerai Balekita sebagai etalase produk-produk UMKM lokal yang telah memenuhi standar kualitas dan keaslian. Pelaku usaha yang belum memenuhi standar mendapat pembinaan khusus agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Sejumlah produk unggulan NTB bahkan sudah berhasil menembus pasar internasional, termasuk Jepang dan Arab Saudi, dan beberapa pelaku usaha telah menerima permintaan dari negara-negara lain. Pemerintah Provinsi NTB pun menegaskan komitmennya mendorong lahirnya lebih banyak UMKM berorientasi ekspor.
Birokrasi Dipangkas, Ekosistem Digital Diperluas
Berbagai kebijakan pendukung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Implementasinya mencakup penerapan sistem perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), fasilitasi kemitraan usaha, akses pemasaran, hingga perlindungan dari persaingan tidak sehat. Perluasan penggunaan transaksi digital melalui QRIS juga terus digenjot sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital bagi pelaku UMKM.
Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan media massa, Pemerintah Provinsi NTB optimistis target investasi NTB Tahun 2026 dapat tercapai sepenuhnya dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTB.
(*)
