Mataram, KabarNTB - Empat agenda besar sekaligus bergulir dalam Rapat Pimpinan Pemprov NTB yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Senin (24/8): penerapan talent management aparatur sipil negara, penguatan koordinasi dan pengawasan internal, pembentukan Satgas Kebencanaan, serta rekonstruksi Desa Adat Sade pasca kebakaran. Semuanya bermuara pada satu ambisi, membangun pemerintahan yang lebih responsif, terintegrasi, dan sigap melayani masyarakat.
Talenta ASN Jadi Fondasi Baru Birokrasi NTB
Langkah konkret pertama adalah penerapan manajemen talenta ASN setelah Pemprov NTB mengantongi persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026. Sistem ini menuntut setiap ASN aktif memperbarui data kompetensi, rekam jejak, pengalaman, dan prestasi mereka sebagai basis pemetaan karier.
Gubernur Iqbal menekankan bahwa perubahan mendasar dari sistem ini bukan sekadar soal mekanisme administrasi, melainkan soal cara pandang.
"Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting," tegas Gubernur Iqbal.
Lewat pemetaan itu, Pemprov NTB sekaligus akan mengurai ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, Gubernur mendorong jajarannya untuk berpikir kreatif.
"Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal," katanya.
Satu Atap, Satu Suara di Publik
Rapim juga menyoroti pentingnya koordinasi dan pengendalian internal yang lebih solid. Gubernur meminta seluruh perangkat daerah membangun komunikasi yang kuat sejak dini, sehingga persoalan bisa dideteksi dan diatasi sebelum membesar.
"Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap," ujarnya.
Satgas Kebencanaan Dibentuk, Simulasi Setiap Enam Bulan
Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT dalam merespons Gempa M7,7 di NTT menjadi pelajaran berharga yang langsung diterjemahkan ke dalam kebijakan. Gubernur mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB dengan personel dan pembagian tugas yang sudah terpetakan secara rinci, mencakup logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum, hingga penanganan pengungsian.
Satgas ini akan ditetapkan melalui keputusan Gubernur, menjalani simulasi berkala setiap enam bulan, dan bisa langsung diaktifkan begitu bencana terjadi. Respons hangat masyarakat NTT terhadap kehadiran Tim NTB menjadi bukti bahwa kesiapsiagaan terstruktur memberi dampak nyata.
"Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak," tegas Gubernur Iqbal.
Rekonstruksi Sade: Cepat tapi Tidak Kehilangan Jati Diri
Agenda terakhir menyentuh isu yang paling sarat nilai budaya: pemulihan Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah pasca kebakaran. Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah sepakat merumuskan model rekonstruksi yang menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima bantuan, dengan pemerintah berperan sebagai pendamping dan pengawas.
"Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak," kata Gubernur Iqbal.
Pemulihan memang harus bergerak cepat demi menjawab kebutuhan warga, namun kecepatan tidak boleh mengorbankan keaslian dan karakter Sade sebagai warisan budaya Sasak yang tak ternilai.
"Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan," pungkas Gubernur Iqbal.
(*)

