 |
| Wakil Ketua DPW PAN NTB H. Muhamad Aminurlah alias Haji Maman saat ditemui di sela kegiatannya sebagai anggota DPRD Provinsi NTB. |
Mataram, KabarNTB - Kosongnya kursi Ketua DPW PAN NTB pasca-pemecatan Lalu Ahmad Zaini yang terseret kasus operasi tangkap tangan KPK membuat dinamika internal partai berlambang matahari itu kian bergolak. Di tengah kevakuman kepemimpinan yang belum juga diisi DPP PAN, nama Wakil Ketua DPW PAN NTB, H. Muhamad Aminurlah atau akrab disapa Haji Maman, mencuat sebagai salah satu kandidat terkuat pengisi posisi tersebut.
Vakum Kepemimpinan Berpotensi Hambat Konsolidasi
Hingga kini, Dewan Pimpinan Pusat PAN belum menunjuk ketua definitif maupun pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan di kursi DPW PAN NTB. Situasi ini dinilai rawan mengganggu konsolidasi organisasi, terutama menjelang sejumlah agenda politik penting di tingkat daerah.
Haji Maman, yang saat ini menjabat anggota DPRD NTB dari Dapil VI meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, menegaskan bahwa seluruh keputusan soal kepemimpinan sepenuhnya berada di tangan DPP. Meski begitu, ia mendesak agar proses itu tidak berlarut-larut.
"Semua ini sifatnya top-down. Keputusan ada di DPP. Kita menunggu bagaimana langkah DPP memperbaiki struktur organisasi ke bawah. Tetapi jangan juga terlalu lama dibiarkan seperti ini. Harusnya DPP segera menunjuk Plt agar konsolidasi partai bisa berjalan," ujar Haji Maman, politisi senior yang pernah memimpin DPD PAN Kabupaten Bima ini.
Kantor Permanen Jadi Prioritas Utama
Selain soal kepemimpinan, Haji Maman menyoroti persoalan yang selama ini mengganjal organisasi: DPW PAN NTB belum memiliki kantor permanen dan masih mengandalkan gedung sewaan sebagai pusat kegiatan.
"Organisasi besar harus punya kantor yang representatif. Sampai hari ini kantor resmi PAN NTB masih sewa. Itu harus menjadi prioritas," tegasnya.
Jika dipercaya memimpin, ia optimistis gedung permanen DPW PAN NTB bisa terwujud dalam waktu satu tahun. Bagi Haji Maman, kantor bukan sekadar simbol, melainkan identitas sekaligus pusat aktivitas kader dalam membangun partai secara berkesinambungan.
"Kalau diberi amanah, itu menjadi prioritas pertama. Saya optimistis dalam waktu satu tahun kantor DPW PAN NTB sudah bisa berdiri," ujar anggota DPRD NTB dari Dapil VI ini.
Perkuat Basis di Pulau Lombok
Haji Maman juga melihat pekerjaan rumah besar lainnya: memperluas pengaruh PAN ke Pulau Lombok. Selama ini, basis dukungan partai lebih terkonsentrasi di wilayah Sumbawa, khususnya Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu.
Untuk itu, ia berencana memperkuat konsolidasi hingga tingkat akar rumput, membuka ruang bagi tokoh masyarakat berrekam jejak bersih, serta mendorong lahirnya kader-kader berintegritas yang benar-benar turun bekerja, bukan sekadar pandai mencari perhatian.
"Kita harus melihat orang-orang yang memang punya kapasitas dan rekam jejak, bukan sekadar yang pandai mencari muka. Organisasi harus diisi oleh kader yang benar-benar bekerja," tegasnya.
Siap jika Dipercaya, Tak Mengejar Jabatan
Menanggapi namanya yang beredar dalam bursa calon ketua, Haji Maman menyatakan kesiapannya dengan sikap yang lugas. Ia menegaskan tidak sedang memburu jabatan, namun tidak akan menolak bila DPP memberikan kepercayaan itu kepadanya.
"Kalau dikasih amanah oleh DPP, saya siap," katanya singkat.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kekuasaan semestinya menjadi sarana pengabdian, bukan tujuan yang dikejar.
"Kekuasaan itu jangan hanya diamankan, tetapi harus diamalkan. Jabatan harus menjadi ladang pengabdian untuk masyarakat dan organisasi. Saya tidak meminta jabatan. Kalau dipercaya, Alhamdulillah. Yang penting saya bisa memberikan kontribusi nyata untuk membesarkan PAN dan memberi manfaat bagi organisasi," pungkas Haji Maman.
Penetapan Ketua DPW PAN NTB nantinya menjadi kewenangan penuh DPP PAN sesuai mekanisme organisasi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Secara nasional, PAN merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan, dan tetap memiliki basis representasi di DPR RI maupun di sejumlah daerah termasuk NTB.
(*)
