
Bupati Bima Ady Mahyudi saat beraudiensi dengan Menteri Hukum Republik Indonesia di Jakarta dalam rangka memperkuat sinergi regulasi dan kebijakan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Bima.
Jakarta, KabarNTB - Bupati Bima Ady Mahyudi menyambangi Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta untuk membahas sejumlah agenda strategis yang menyentuh langsung kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bima. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bima dalam mempererat koordinasi dengan pemerintah pusat di bidang regulasi dan kebijakan daerah.
Empat Agenda Utama yang Dibahas
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu krusial masuk dalam agenda pembahasan. Mulai dari penguatan regulasi daerah, harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, peningkatan layanan hukum bagi masyarakat, hingga perlindungan kekayaan intelektual atas potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Bima.
Aspek perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian serius, mengingat Kabupaten Bima memiliki sejumlah produk dan potensi lokal yang perlu mendapat payung hukum agar tidak diklaim pihak lain.
Aspirasi Daerah Langsung Disampaikan ke Pusat
Selain membahas agenda regulasi, Ady Mahyudi juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan aspirasi daerah yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat. Koordinasi semacam ini dinilai penting agar program pembangunan di tingkat daerah tidak berjalan sendiri, melainkan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Pertemuan dengan Menteri Hukum sekaligus menjadi upaya Pemkab Bima memastikan setiap produk kebijakan dan regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kokoh serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Efektivitas Pembangunan
Koordinasi yang dibangun melalui pertemuan ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, sehingga berbagai program pembangunan serta kepentingan masyarakat Kabupaten Bima dapat dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran.
Langkah Bupati Ady Mahyudi menemui langsung jajaran kementerian di Jakarta mencerminkan pendekatan proaktif Pemkab Bima dalam membangun komunikasi kelembagaan, sebuah ikhtiar agar Kabupaten Bima tidak sekadar menunggu kebijakan turun dari pusat, tetapi turut aktif menyuarakan kebutuhan nyata di lapangan.
(*)
