 |
| Suasana dialog publik bertajuk "Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan?" yang digelar Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok di Kedai Hang Out, Kota Mataram, Senin malam (3/8/2026). |
Mataram, KabarNTB - Ratusan kasus dugaan ketidaksesuaian diagnosis pasien asal Bima dan Dompu yang dirujuk ke RSUD Provinsi NTB menjadi sorotan dalam dialog publik yang digelar Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok di Kedai Hang Out, Kota Mataram, Senin malam (3/8/2026). Forum bertajuk "Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan?" itu mempertemukan kalangan pemerintah, legislatif, akademisi, dan pegiat kemanusiaan untuk membedah secara ilmiah persoalan pelayanan kesehatan yang selama ini menjadi keresahan warga dua kabupaten tersebut.
Diagnosis Bukan Sekadar Hitam Putih
Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Asrul Sani, menjelaskan bahwa persoalan dugaan ketidaksesuaian diagnosis tidak bisa disederhanakan menjadi soal kelalaian atau kesengajaan tenaga medis semata. Ia memaparkan bahwa penegakan diagnosis merupakan proses yang dipengaruhi oleh banyak variabel, mulai dari kondisi klinis pasien hingga keterbatasan alat penunjang yang tersedia.
"Kesalahan diagnosis bisa terjadi karena keterbatasan informasi yang diterima dokter atau tenaga medis. Bisa karena kendala bahasa, cara pasien menyampaikan keluhan, gejala yang belum lengkap, hingga adanya penyakit yang memiliki gejala sangat mirip," jelasnya.
Dr. Asrul menegaskan bahwa seluruh tenaga medis bekerja dalam koridor kode etik profesi dengan satu tujuan utama: menyelamatkan pasien.
"Pada prinsipnya tidak ada niat tenaga medis untuk mencelakai pasien. Tujuan kami adalah menyehatkan dan menyembuhkan pasien," tegasnya.
Ia juga mendorong masyarakat agar tidak ragu mencari second opinion ketika masih meragukan hasil diagnosis, terutama untuk kasus penyakit yang kompleks. Tantangan geografis wilayah Bima dan Dompu, sambungnya, turut menjadi faktor yang mempersulit proses rujukan.
"Jarak yang jauh, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah, hingga informasi yang belum lengkap saat pemeriksaan tentu menjadi tantangan bersama yang harus terus diperbaiki," katanya.
Data Rujukan: Bima-Dompu Sumbang Ribuan Kasus
Dalam paparannya, dr. Asrul membeberkan data rujukan pasien ke RSUD Provinsi NTB sepanjang 2025 yang totalnya mencapai 309.104 kasus. Kabupaten Bima menyumbang 4.885 pasien atau 1,58 persen, Kota Bima 3.000 pasien (0,98 persen), dan Kabupaten Dompu 3.300 pasien (1,07 persen). Pada semester pertama 2026, tren serupa masih berlanjut, dengan Kabupaten Bima mencatat 2.873 pasien (1,8 persen), Kota Bima di angka 0,97 persen, dan Kabupaten Dompu 1,9 persen dari total pasien rujukan.
Kasus terbanyak dari kawasan Bima-Dompu didominasi penyakit anemia, hipertensi, diabetes, kanker payudara, dan batu ginjal, yang sejalan dengan empat kelompok penyakit prioritas nasional Kementerian Kesehatan, yakni kanker, jantung, stroke, dan urologi.
Soal kekhawatiran bahwa status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mendorong rumah sakit pemerintah berorientasi bisnis, dr. Asrul menepis anggapan tersebut.
"BLUD bukan berarti rumah sakit mencari keuntungan. Seluruh pendapatan pelayanan digunakan kembali untuk operasional rumah sakit, mulai dari obat-obatan, bahan medis habis pakai, listrik, air, pemeliharaan alat hingga pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Tingkat kemandirian keuangan RSUD Provinsi NTB kini telah mencapai sekitar 85 persen, sementara 15 persen sisanya masih ditopang Pemerintah Provinsi NTB terutama untuk belanja pegawai.
DPRD NTB: Perbedaan Diagnosis Harus Jadi Momentum Perbaikan
Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, Nadira Alhabsy, menilai persoalan ini tidak boleh hanya berakhir sebagai wacana. Ia mengakui sering menerima laporan langsung dari masyarakat mengenai perbedaan hasil diagnosis antara rumah sakit daerah dan rumah sakit provinsi di Mataram.
"Saya sering menerima laporan di Dompu. Ada pasien yang didiagnosis usus buntu dan disiapkan untuk operasi. Tetapi setelah dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata penyakitnya bukan usus buntu, melainkan penyakit lain. Ini menjadi perhatian serius," ungkap Nadira.
Menurutnya, akar masalah bukan semata pada tenaga medis, melainkan juga pada keterbatasan fasilitas, minimnya dokter spesialis, dan peralatan diagnostik yang belum memadai di sejumlah daerah.
"Hari ini yang kita pikirkan adalah kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Bima dan Dompu. Persoalan ini memang harus dibenahi secara menyeluruh," ujarnya.
Komisi V DPRD NTB, kata Nadira, siap memback-up penguatan layanan rumah sakit melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"Kami siap mendukung anggaran rumah sakit provinsi sepanjang digunakan untuk melengkapi sarana prasarana, memperbarui alat kesehatan, serta meningkatkan jumlah dan kompetensi dokter spesialis," tegasnya.
Nadira juga membuka peluang lahirnya regulasi daerah untuk memperkuat standar pelayanan kesehatan sekaligus menekan potensi kesalahan diagnosis ke depan. Ia turut mengapresiasi langkah RSUD Provinsi NTB dalam menyelesaikan persoalan utang rumah sakit, dan menyatakan komitmen untuk terus membantu masyarakat Bima, Dompu, dan Kota Bima yang menjalani pengobatan di Mataram, termasuk melalui dukungan Rumah Singgah Endri Foundation dan pengadaan ambulans bagi daerah.
Kolaborasi Semua Pihak Jadi Kunci
Forum dialog yang digagas GAKADA Pulau Lombok ini menutup diskusi dengan satu kesimpulan bersama: peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan di NTB tidak bisa diserahkan kepada satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, tenaga medis, akademisi, legislatif, dan masyarakat menjadi syarat mutlak agar persoalan serupa tidak terus berulang dan nyawa pasien tidak lagi dipertaruhkan hanya karena keterbatasan sistem.
(*)
