 |
| Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat Tambora, Mataram. |
Mataram, KabarNTB - Babak baru penyusunan anggaran daerah dimulai. Pemerintah Provinsi NTB resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 kepada DPRD Provinsi NTB, sebagai fondasi penyusunan anggaran daerah tahun depan. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mewakili Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Tambora, Kantor DPRD Provinsi NTB, Selasa (14/7/2026).
Stabilitas Daerah Jadi Modal Perkuat Kepercayaan Pusat
Mengawali nota pengantarnya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan terima kasih kepada masyarakat NTB yang selama ini menjaga kondusivitas daerah. Baginya, situasi yang stabil bukan hanya modal sosial, melainkan juga kunci untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus mempercepat laju pembangunan di Bumi Gora.
Dalam rancangan tersebut, kapasitas fiskal NTB pada 2027 diproyeksikan semakin menguat sehingga membuka ruang lebih lebar bagi percepatan program-program prioritas. Meski begitu, Pemprov NTB tetap menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Bendungan Meninting hingga Gebrakan Sektor Pariwisata
Umi Dinda menyoroti sinergi pusat dan daerah yang terus diperkuat, salah satunya ditandai dengan peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari lima bendungan strategis nasional.
"Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional," ujarnya.
Selain infrastruktur air, geliat sektor pariwisata turut menjadi andalan pertumbuhan ekonomi daerah. Kesuksesan Pocari Sweat Run Lombok 2026 yang diikuti ribuan peserta lintas daerah dinilai membawa efek berantai bagi perhotelan, transportasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Momentum ini akan berlanjut lewat rangkaian MotoGP Mandalika 2026, Porprov XII NTB, hingga persiapan PON XXII 2028.
Tema "Akselerasi Pengentasan Kemiskinan" Jadi Kompas Anggaran 2027
Penyusunan APBD 2027 mengusung tema besar "Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan." Tema ini diharapkan menjadi kompas penyusunan program agar manfaat pembangunan terasa langsung oleh masyarakat.
"Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan," jelas Umi Dinda.
Ia menambahkan, sekalipun ruang fiskal diproyeksikan membaik, penyusunan anggaran tetap diprioritaskan untuk belanja wajib, belanja yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked), serta program-program strategis lainnya. Prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tetap menjadi pegangan utama demi menjaga kepercayaan publik.
Tiga Komponen Utama Bakal Dibahas Bersama DPRD
Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Umi Dinda memaparkan tiga komponen utama dalam rancangan KUA-PPAS, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiganya akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD 2027.
Pemprov NTB berharap proses pembahasan berjalan konstruktif dan rampung tepat waktu, sehingga APBD 2027 dapat menjadi instrumen nyata untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mendongkrak daya saing ekonomi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat NTB.
(*)
