 |
| Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di BPSDM Provinsi NTB, Senin (20/7/2026). |
Mataram, KabarNTB - Di hadapan 60 calon pemimpin birokrasi masa depan, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melontarkan pesan yang tegas: pemerintahan yang baik tidak boleh bergantung pada sosok pemimpinnya. Pesan ini disampaikan saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7/2026).
"Kalau Masih Bergantung Satu Orang, Itu Bukan Sistem"
Gubernur menekankan bahwa tantangan terbesar birokrasi saat ini bukan sekadar melahirkan program populer, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang kuat dan mampu tetap berjalan tanpa bergantung pada figur tertentu. Menurutnya, pergantian kepala daerah adalah konsekuensi melekat dalam sistem demokrasi, namun perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem," tegas Gubernur Iqbal.
Contoh Pengelolaan Sampah dan Pariwisata yang Masih "Autopilot"
Berbekal pengalaman hampir tiga dekade sebagai diplomat, Gubernur menilai salah satu tantangan mendasar Indonesia adalah belum kokohnya sistem tata kelola pemerintahan, sehingga tak sedikit proses pembangunan berjalan secara alamiah tanpa perencanaan jangka panjang yang terintegrasi. Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini lebih berorientasi pada penanganan limbah semata, belum membangun sistem menyeluruh dari hulu ke hilir. Hal serupa juga terjadi pada pengembangan sektor pariwisata di sejumlah daerah yang berkembang pesat namun belum ditopang master plan yang komprehensif.
Benahi Sistem Dulu, Baru Digitalisasi
Gubernur juga mengingatkan agar transformasi digital tidak dipandang sebagai solusi atas seluruh persoalan birokrasi. Menurutnya, digitalisasi hanya akan menghasilkan perubahan apabila didahului pembenahan sistem yang tepat.
"Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan," ujarnya.
ASN sebagai Penjaga Memori Kelembagaan
Iqbal menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memegang peran strategis sebagai penjaga institutional memory yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian kepemimpinan. Karena itu, ASN dituntut menjaga profesionalisme, integritas, dan tidak terjebak kepentingan politik jangka pendek.
"Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem," katanya.
Kebijakan Populis vs Pembangunan Sistem Jangka Panjang
Gubernur mengingatkan bahwa sistem demokrasi kerap mendorong lahirnya kebijakan populis karena hasilnya cepat terlihat dan menguntungkan secara politik jangka pendek. Sebaliknya, membangun sistem membutuhkan keberanian dan konsistensi yang hasilnya mungkin baru dirasakan generasi berikutnya. Ia juga mengajak peserta memahami bahwa kepemimpinan saat ini tak lepas dari dinamika global — mulai dari pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia — yang berdampak langsung pada ekonomi daerah, sehingga penguasaan rantai nilai (value chain) menjadi penting agar Indonesia tak sekadar jadi produsen komoditas.
"Orang Hebat dalam Sistem Buruk, Hasilnya Tetap Buruk"
Menutup pemaparannya, Gubernur kembali menegaskan bahwa kualitas pemerintahan pada akhirnya ditentukan oleh kekuatan sistem, bukan kehebatan individu semata.
"Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik," ujarnya.
Gubernur mengajak seluruh peserta PKN Tingkat II menjadikan pembangunan sistem sebagai warisan terbaik yang bisa ditinggalkan birokrasi bagi generasi mendatang.
"Politisi memberikan visi, tetapi birokrasi membangun sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena itulah amal jariyah birokrasi yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat jauh setelah kita tidak lagi menjabat," pungkasnya.
(*)
