![]() |
| Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, meluncurkan lima program strategis reformasi pendidikan di SMKN 5 Mataram, didampingi jajaran Dinas Pendidikan dan mitra terkait. |
Mataram, KabarNTB - Wajah reformasi pendidikan di Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, meluncurkan langsung lima kebijakan strategis di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7/2026), yang dirancang untuk memeratakan mutu sekolah, memperkuat daya saing lulusan, mendongkrak kesejahteraan tenaga pendidik, sekaligus menumbuhkan karakter dan kepedulian lingkungan siswa. Peluncuran ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian, perwakilan Bank Indonesia, BPR NTB, hingga kepala SMA, SMK, dan SLB se-NTB baik yang hadir langsung maupun daring.
Kualitas Sekolah Timpang, Zonasi Dinilai Tak Efektif
Dalam arahannya, Miq Iqbal—sapaan akrab sang gubernur—menyoroti tantangan mendasar pendidikan NTB: ketimpangan mutu antar-SMA dan SMK. Menurutnya, sistem zonasi tidak akan pernah berjalan efektif selama kualitas sekolah masih jomplang, karena masyarakat akan terus mencari celah agar anaknya bisa masuk sekolah favorit.
"Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya," tegas Miq Iqbal.
Golden Ticket: Kepala Sekolah Terbaik "Ditugaskan Khusus"
Sebagai jawaban atas ketimpangan itu, Pemprov NTB meluncurkan Golden Ticket, mekanisme seleksi terbuka untuk menjaring kepala sekolah bermutu yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang butuh percepatan peningkatan mutu. Tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih bakal menjalani penugasan khusus di berbagai daerah.
Gubernur menegaskan penugasan ini adalah bentuk penghargaan, bukan hukuman. Para kepala sekolah terpilih akan menerima insentif yang lebih besar dari gaji pokok, plus kewenangan memilih dua guru pendamping lewat skema Silver Ticket. Mereka diberi waktu sebulan untuk memetakan masalah sekolah, menyusun proyek perubahan, dan menjalankan program peningkatan mutu dengan dukungan anggaran khusus.
SMK Mendunia: Vokasi Berbasis Potensi Wilayah
Reformasi juga menyasar keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja lewat program SMK Mendunia. Pemprov NTB mendorong pengembangan sekolah kejuruan berbasis potensi wilayah dan kebutuhan industri, seperti SMK pertambangan, alat berat, mekanik, dan konstruksi di kawasan Hu'u dan Lunyuk untuk menyiapkan tenaga kerja terampil.
Selain kompetensi teknis, penguatan literasi bahasa Inggris turut didorong agar lulusan SMK punya daya saing di pasar kerja nasional maupun internasional. Gubernur mengungkapkan, tak sedikit lulusan SMK asal NTB yang kini bekerja di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri dengan penghasilan kompetitif.
"SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri di NTB, tetapi juga di tingkat nasional dan global," ujarnya.
Relaksasi Dana BOS untuk Tambahan Penghasilan Guru PPPK
Sebagai bentuk keberpihakan kepada tenaga pendidik, Gubernur menyerahkan Surat Keputusan relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memungkinkan sekolah memberi tambahan penghasilan bagi guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu. Mulai September mendatang, mereka akan menerima tambahan minimal Rp500 ribu per bulan, di luar hak yang sudah diterima sebelumnya. Kebijakan ini telah mengantongi restu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menjadikan NTB salah satu dari sedikit provinsi yang memperoleh izin tersebut.
Gerakan TAPSI: Setiap Siswa Baru Wajib Tanam Cabai
Di sisi ketahanan pangan, Gubernur meluncurkan Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi atau TAPSI. Program ini lahir dari pengalaman pahit NTB saat lonjakan harga cabai menjadi penyumbang utama inflasi daerah, memaksa pemerintah mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan ongkos tinggi.
Lewat TAPSI, setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB diwajibkan menanam satu pohon cabai. Dengan sekitar 41 ribu peserta didik baru tahun ini, NTB diproyeksikan mengantongi cadangan lebih dari 20 ton cabai yang bisa menjadi instrumen pengendalian inflasi sekaligus media pembelajaran karakter.
"Ini bukan sekadar menanam cabai. Anak-anak belajar menyemai, merawat, memanen, hingga memasarkan hasilnya. Mereka belajar bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, sekaligus membangun keterampilan hidup yang kelak akan berguna bagi masa depan mereka," kata Miq Iqbal.
Kendaraan Antar-Jemput untuk SLB dan Apresiasi bagi Siswa Disabilitas
Perhatian pemerintah juga menyasar pendidikan inklusif. Gubernur mengungkapkan Pemprov NTB tengah mengupayakan penyediaan kendaraan antar-jemput bagi setiap SLB, agar tak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang kehilangan akses pendidikan hanya karena kendala transportasi.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas siswa disabilitas, Gubernur membeli lukisan karya Fatih, siswa SLBN 2 Mataram, yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
"Negara harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. No one left behind," tegasnya.
Melalui rangkaian kebijakan ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, demi melahirkan generasi unggul menuju NTB Makmur Mendunia.
(*)

