Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, memimpin Rapat Pimpinan bersama seluruh Pejabat Eselon II lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).
Mataram, KabarNTB - Seluruh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB dikumpulkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026). Satu pesan utama dari Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair: gerak birokrasi harus satu arah, menuju tiga agenda prioritas kepemimpinan Iqbal-Dinda, pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia.
"Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri." kata Abul Chair.
Ukur Dampak, Bukan Sekadar Kunjungan dan Anggaran
Abul Chair secara khusus menyoroti program Desa Berdaya yang menjadi instrumen utama pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh frekuensi kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan oleh perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
"Jangan sampai yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat." tegasnya.
Setiap program, lanjutnya, wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur agar bantuan benar-benar berfungsi sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar aliran anggaran yang habis tanpa jejak perubahan.
Pengawasan Mulai dari Hulu, Bukan Setelah Selesai
Terkait penggunaan anggaran, Sekda menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh menunggu kegiatan rampung. Inspektorat dilibatkan sejak tahap pra-perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
"Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus." katanya.
Meski nilai bantuan Desa Berdaya berkisar Rp300 juta per desa per tahun, Abul Chair menegaskan program ini tidak bekerja sendirian. Ia akan diperkuat oleh berbagai program pemerintah lainnya yang bergerak bersama menuju satu tujuan: nol kemiskinan ekstrem.
Ego Sektoral Harus Dihapus
Sekda menutup arahannya dengan meminta seluruh pejabat eselon II mempererat kolaborasi dan menanggalkan ego sektoral. Sinergi antar-OPD, tegasnya, adalah kunci mewujudkan target-target besar yang telah dicanangkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
(*)
