Bima, KabarNTB - Pernyataan Wali Kota Bima soal APBD yang diklaim menembus angka Rp1 triliun menuai bantahan keras dari aktivis dan pemerhati kebijakan publik setempat. Melalui akun Facebook pribadinya, Minggu (14/6/2026), Mawardy Agus secara terbuka menantang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima untuk meluruskan pernyataan tersebut.
Bukan Prestasi Murni, Ada Faktor RSUD
Mawardy mengakui bahwa APBD Kota Bima pada tahun 2025 memang menembus angka Rp1 triliun, namun ia menegaskan bahwa lonjakan itu bukan cerminan kemampuan fiskal daerah yang sesungguhnya. Menurutnya, angka tersebut membengkak karena masuknya anggaran pembangunan RSUD Kota Bima yang bernilai ratusan miliar ke dalam pos BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), sehingga tercover dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Anggaran proyek RSUD itu, menurut Mawardy, pada dasarnya bersumber dari bantuan pemerintah pusat yang lazimnya dialokasikan melalui APBN. Namun karena kemungkinan terkait peningkatan status rumah sakit dan mekanisme institusi BLUD, Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya masuk ke pos BLUD yang tercantum dalam APBD Kota Bima.
Angka 2024 ke Bawah Justru Lebih Rendah
Mawardy juga memaparkan konteks historis yang menurutnya penting untuk dipahami publik. Pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, APBD Kota Bima hanya berkisar di angka Rp800 miliar, justru sedikit lebih tinggi dari nilai APBD tahun 2026. Fakta ini, menurutnya, menunjukkan bahwa klaim Wali Kota dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Ia pun secara tegas meminta narasi tersebut dihentikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TAPD, Banggar DPRD Kota Bima, maupun Wali Kota Bima terkait pernyataan yang dilontarkan Mawardy Agus tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait.
(*)

