 |
| Juru Bicara Pemprov NTB Dr. H. Ahsanul Khalik memberikan klarifikasi terkait penanganan aksi massa pendukung dan pengkritik Program Makan Bergizi Gratis. |
Mataram, KabarNTB - Tudingan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tebang pilih dalam merespons aksi massa terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibantah tegas oleh Pemerintah Provinsi NTB. Saat aksi berlangsung, Gubernur sedang bertugas di Jakarta, sementara aspirasi peserta aksi tetap diterima oleh pejabat yang ditugaskan Pemprov.
Gubernur Sedang Terima SK Tuan Rumah PON saat Aksi Berlangsung
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB yang juga Juru Bicara Pemprov, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa pada waktu bersamaan dengan aksi tersebut, Gubernur tengah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus menerima Surat Keputusan penetapan NTB sebagai tuan rumah PON XXII 2028.
"Agenda tersebut merupakan tugas kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan karena berkaitan langsung dengan kepentingan strategis daerah. Karena itu, ketidakhadiran Bapak Gubernur di lokasi aksi bukan karena menghindari dialog ataupun membedakan kelompok masyarakat," ujarnya.
Aka, sapaan akrabnya, menegaskan ketidakhadiran Gubernur bukan berarti pintu komunikasi tertutup. Pemprov NTB tetap menugaskan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah untuk menemui dan mendengarkan langsung aspirasi para peserta aksi.
Bukan Soal Pro atau Kontra, tapi Kepatuhan Aturan
Aka mengajak publik melihat sikap Gubernur terhadap Program MBG secara utuh. Ia mencontohkan, saat menerima kelompok yang mendukung program ini, Gubernur tidak sekadar menyambut dukungan tersebut, melainkan langsung menegaskan agar pelaksanaannya tetap transparan, tepat sasaran, sesuai aturan, dan tidak disusupi kepentingan yang menyimpang.
"Bapak Gubernur menegaskan bahwa yang harus didukung adalah keberhasilan program untuk kepentingan masyarakat. Jika dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau tidak sesuai ketentuan, tentu harus dikoreksi. Jadi, pemerintah tidak berdiri pada posisi pro atau kontra terhadap kelompok tertentu, tetapi berdiri pada kepentingan rakyat dan kepatuhan terhadap aturan," jelasnya.
Sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, kata Aka, Pemprov NTB berkewajiban mengamankan jalannya program-program strategis nasional sembari memastikan implementasinya tetap akuntabel dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Dukungan dan Kritik Sama-sama Didengar
Menutup penjelasannya, Aka menyebut perbedaan pendapat sebagai bagian wajar dari demokrasi yang harus dirawat, bukan dihindari.
"Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Dukungan kami dengarkan, kritik pun kami dengarkan. Yang terpenting, komunikasi tetap terbuka dan seluruh aspirasi dapat disampaikan dengan baik demi perbaikan kebijakan dan kemajuan Nusa Tenggara Barat," tutup Aka.
(*)
