Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, memimpin Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Ruang Rapat Kominfotik NTB, Kamis (18/6/2026), menargetkan predikat Sangat Baik di tingkat provinsi sekaligus mendorong seluruh kabupaten/kota se-NTB meraih minimal predikat Baik.
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB memperkuat sinergi tata kelola data melalui Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang digelar di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Kamis (18/6/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan Indeks SDI sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berbasis data.
Bukan Soal Banyaknya Data, tapi Kualitas Tata Kelola
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa evaluasi SDI tidak menilai volume data yang dimiliki daerah, melainkan kualitas pengelolaannya.
"Evaluasi ini bukan menilai seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data tersebut dikelola dengan baik, memiliki standar yang jelas, didukung bukti pelaksanaan, dan benar-benar dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan." tegasnya.
Target: Provinsi Sangat Baik, Kabupaten/Kota Minimal Baik
Halik mengungkapkan bahwa Pemprov NTB menetapkan target ambisius pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2026: predikat Sangat Baik di tingkat provinsi, serta mendorong seluruh kabupaten dan kota di NTB meraih minimal predikat Baik.
Untuk mencapai target tersebut, ia mengajak seluruh daerah memperkuat tata kelola internal, melengkapi regulasi, serta memastikan tersedianya dokumen pendukung sebagai komponen utama dalam proses evaluasi.
"Yang perlu diperkuat bukan menambah data baru, tetapi memastikan setiap data memiliki tata kelola yang baik, standar yang jelas, metadata yang lengkap, serta didukung regulasi dan bukti pelaksanaan yang memadai." ujarnya.
Masih Ada Daerah Tanpa Regulasi dan Tim Pelaksana SDI
Dalam sosialisasi tersebut, teridentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi beberapa kabupaten dan kota, terutama belum tersedianya regulasi daerah mengenai penyelenggaraan SDI serta belum terbentuknya tim pelaksana secara formal. Kondisi ini dinilai perlu segera dibenahi agar tidak memengaruhi hasil evaluasi tahun ini.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, peserta juga mendapatkan pendalaman mengenai indikator utama penilaian SDI, mulai dari perencanaan dan penetapan data prioritas daerah, pengumpulan data oleh perangkat daerah, pemeriksaan standar data dan metadata statistik maupun geospasial, mekanisme penyebarluasan data, hingga penguatan kepemimpinan data melalui pemanfaatan, dukungan pembiayaan, dan manajemen data yang berkelanjutan.
Halik optimistis seluruh kabupaten dan kota di NTB berpeluang besar meningkatkan capaian indeks SDI apabila mampu memperkuat administrasi, regulasi, dan tata kelola secara konsisten.
"Satu Data Indonesia bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi membangun ekosistem tata kelola data yang berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat, efektif, dan akuntabel. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kami optimistis target peningkatan Indeks SDI dapat dicapai bersama." pungkasnya.
(*)
