 |
| Perwakilan OPD dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB mengikuti kegiatan Asistensi Pendukung Teknis Tim Tanggap Insiden Siber bersama BSSN di Mataram. |
Mataram, KabarNTB - Semakin banyak layanan publik di NTB beralih ke sistem elektronik, semakin besar pula risiko yang mengintai dari balik layar. Menyadari hal itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Asistensi Pendukung Teknis Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), mengumpulkan perwakilan pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pengelola utama sistem elektronik pemerintahan.
Digitalisasi Melaju, Keamanan Tak Boleh Tertinggal
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Satriawan, yang mewakili Kepala Dinas, menyebut transformasi digital di NTB terus melaju positif. Memasuki 2026, hampir seluruh layanan publik di lingkungan pemerintah daerah sudah berjalan di atas sistem elektronik sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dinilai mendongkrak efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Namun kecepatan itu, kata Satriawan, harus diimbangi kewaspadaan.
"Kemajuan digitalisasi harus diimbangi dengan penguatan keamanan informasi yang memadai," ujarnya.
Ia mengingatkan, makin intensifnya pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan berarti makin besar pula potensi ancaman siber yang harus diantisipasi. Asistensi ini, menurutnya, menjadi ruang penting untuk mengasah pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan para pengelola sistem elektronik daerah.
NTB Tetap Kebagian Pembinaan di Tengah Efisiensi Anggaran
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN mengapresiasi konsistensi NTB membangun tata kelola keamanan siber daerah. Ia menyoroti bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku luas, NTB termasuk provinsi yang tetap mendapat jatah pembinaan dan pendampingan teknis dari BSSN — sebuah kesempatan yang menurutnya tak boleh disia-siakan.
"Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kapasitas tim tanggap insiden siber di daerah," tegasnya.
Bukan Hanya Tugas Dinas IT
BSSN menegaskan, urusan keamanan siber tidak bisa dibebankan hanya kepada perangkat daerah yang membidangi teknologi informasi. Rumah sakit, badan pengelola pendapatan daerah, hingga OPD lain yang mengelola aplikasi dan data elektronik secara mandiri turut memikul tanggung jawab yang sama, mengingat sistem yang mereka kelola juga menyimpan data sensitif yang rawan disasar.
Materi Tangkal Serangan, dari Defacement hingga Ransomware
Dalam asistensi ini, peserta dibekali pemahaman soal pola serangan yang kerap menyasar instansi pemerintah, antara lain:
- Serangan web defacement dan ransomware
- Identifikasi anomali trafik jaringan
- Langkah penanganan awal saat insiden terjadi
- Mekanisme koordinasi dengan BSSN dan Pemprov NTB bila sistem elektronik terganggu
Menuju Pemerintahan Digital yang Aman dan Andal
Pemprov NTB berharap forum ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman antarinstansi dalam memperkuat keamanan ruang siber daerah. Lewat kolaborasi erat antara pemerintah daerah, tim tanggap insiden siber, dan BSSN, cita-cita pemerintahan digital yang modern, efisien, sekaligus aman dan andal diharapkan bukan sekadar slogan — melainkan fondasi nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di NTB.
(*)
