Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto
Mataram, KabarNTB— Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong figur-figur potensial dari wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah untuk berani tampil memperebutkan posisi kepala daerah. Konstruksi sosial-politik “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” dinilai sudah semestinya ditempatkan sebagai bagian dari sejarah, bukan lagi menjadi batas tak tertulis dalam menentukan kepemimpinan daerah.
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, mengatakan masa depan Lombok Tengah harus dibangun dengan prinsip kesetaraan. “Sudah saatnya figur-figur dari wilayah selatan Lombok Tengah memiliki keberanian tampil sebagai calon pemimpin utama. Bukan lagi sekadar pelengkap komposisi politik,” kata analis yang karib disapa Didu itu di Mataram, Senin, 11 Mei 2026.
Didu menilai ruang politik yang lebih setara dan inklusif perlu dihadirkan di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Ruang itu, menurut dia, harus berbasis kapasitas kepemimpinan, bukan semata warisan pembagian geografis lama.
Ia tak menampik, dinamika politik Lombok Tengah selama ini kerap diwarnai istilah “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat”. Lauk Kawat merujuk kawasan selatan yang identik dengan pesisir dan bentang wisata pantai, sementara Dayen Kawat merujuk kawasan utara yang subur dan dikenal sebagai lumbung pangan.
Dalam praktik politik lokal, dikotomi tersebut kerap menjadi formula tidak tertulis dalam menentukan pasangan kepala daerah. Posisi bupati, kata Didu, hampir selalu berasal dari kawasan Dayen Kawat, sedangkan Lauk Kawat berada di posisi wakil.
Menurut dia, pola itu merupakan realitas historis yang lahir dari proses sosial masyarakat pada masa lalu. Namun perkembangan zaman, kata Didu, telah mengubah cara pandang publik terhadap kepemimpinan.
“Masyarakat kini semakin rasional dan terbuka. Faktor asal wilayah tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Yang lebih penting adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan menghadirkan solusi,” ujarnya.
Didu menegaskan, langkah Mi6 mendorong figur selatan bukan untuk membangun sekat baru antara utara dan selatan. Sebaliknya, dikotomi Lauk Kawat dan Dayen Kawat seharusnya mulai ditempatkan sebagai bagian dari sejarah sosial-politik yang tidak perlu lagi dipertajam dalam praktik demokrasi modern.
“Ini bukan soal membelah masyarakat. Yang ingin didorong adalah kesetaraan kesempatan politik. Semua putra-putri terbaik Lombok Tengah memiliki hak yang sama untuk tampil memimpin,” katanya.
Ia menilai kemunculan calon bupati dari selatan akan menjadi indikator semakin matangnya demokrasi di Lombok Tengah. Terlebih, kawasan selatan kini mengalami transformasi signifikan, mulai dari pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata, pembangunan infrastruktur, hingga pertumbuhan investasi dan konektivitas wilayah.
“Selatan hari ini bukan lagi wilayah di belakang. Pertumbuhan ekonomi baru banyak bergerak di sana. Ini melahirkan sumber daya manusia dan kelas sosial baru yang lebih percaya diri,” kata Didu.
Secara demografis, ia menambahkan, kawasan selatan memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan disebut tak terpaut jauh dengan sebagian wilayah utara. Kondisi itu dinilai menjadi modal sosial dan politik bagi lahirnya figur kepemimpinan baru.
Namun Didu mengingatkan, modal geografis dan demografis saja tidak cukup. Figur yang ingin tampil pada Pemilihan Kepala Daerah 2029 tetap harus membangun kapasitas, jaringan sosial, komunikasi politik, serta gagasan pembangunan yang menyeluruh untuk Lombok Tengah.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar figur selatan atau utara, tetapi pemimpin yang mampu menyatukan Lombok Tengah dan membawa daerah ini melompat lebih maju,” ujarnya.
Generasi Muda dan Momentum Politik Baru
Didu juga melihat peluang generasi muda untuk mematahkan pola lama politik daerah yang terlalu bertumpu pada pembacaan geografis. Menurut dia, generasi muda tumbuh dalam situasi sosial yang lebih terbuka dan egaliter.
Karena itu, ia menilai Pilkada 2029 dapat menjadi momentum lahirnya politik yang lebih modern, berbasis pertarungan ide, kapasitas, dan visi pembangunan.
“Tantangan ke depan tidak ringan. Lombok Tengah harus menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah, mengelola tekanan investasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Ia berpandangan, jika figur dari selatan berani tampil sebagai calon pemimpin utama, hal itu justru memperkaya kualitas demokrasi di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif, sementara kompetisi politik menjadi lebih sehat dan terbuka.
“Pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Tugas kita memastikan ruang demokrasi tetap terbuka dan memberi kesempatan yang adil bagi semua figur potensial,” ujar Didu.
(*)
