Direktur Mi6 sekaligus analis politik NTB, Bambang Mei Finarwanto atau Didu, mendorong partai politik untuk membuka ruang lebih luas bagi kader muda dalam kontestasi Pilkada 2029, sekaligus mengkritisi masih kuatnya praktik dinasti politik yang mempersempit kompetisi gagasan di tingkat lokal.
Mataram, KabarNTB - Pilkada 2029 harus menjadi titik balik bagi demokrasi lokal di Nusa Tenggara Barat. Demikian ditegaskan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, analis politik kawakan NTB yang akrab disapa Didu, dalam pernyataannya di Mataram, Sabtu (11/4/2026). Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan — terutama partai politik — untuk berani memberi panggung kepada kader muda sebagai kandidat kepala daerah.
"Membuka ruang yang lebih luas bagi kader muda untuk tampil sebagai kandidat kepala daerah adalah prasyarat utama bagi lahirnya demokrasi yang hidup, adaptif, dan berkelanjutan."
Stagnasi Politik: Wajah Lama, Tantangan Baru
Didu melihat adanya kecenderungan mengkhawatirkan dalam kontestasi politik lokal NTB — figur-figur yang sama terus mendominasi panggung Pilkada dari periode ke periode. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya menghambat lahirnya gagasan segar, tetapi juga menggerus kualitas kompetisi politik itu sendiri.
"Jika ruang kontestasi hanya diisi oleh aktor yang sama, maka yang terjadi bukan kompetisi gagasan, melainkan sekadar pengulangan pola. Demokrasi menjadi kehilangan daya dorongnya sebagai mekanisme perubahan."
Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menekankan bahwa regenerasi bukan sekadar soal pergantian usia, melainkan pembaruan cara pandang, energi, dan keberanian menghadirkan solusi yang lebih relevan bagi masa depan daerah. Kader muda, kata Didu, memiliki keunggulan adaptif terhadap teknologi, lebih terbuka pada inovasi kebijakan publik, sekaligus memiliki kedekatan organik dengan kelompok demografis produktif yang kini mendominasi struktur penduduk NTB.
Partai Politik Terjebak Logika Jangka Pendek
Salah satu hambatan utama bagi kader muda adalah mekanisme rekrutmen internal partai yang masih cenderung pragmatis. Partai kerap lebih memilih kandidat dengan popularitas mapan ketimbang berinvestasi pada kader yang masih membangun basis dukungan.
"Partai politik sering kali terjebak dalam logika jangka pendek. Padahal, jika ingin menjaga keberlanjutan organisasi dan demokrasi, mereka harus berani berinvestasi pada kaderisasi."
Didu juga menyoroti pentingnya sikap legowo dari tokoh-tokoh senior. Dalam tradisi demokrasi yang sehat, regenerasi kepemimpinan harus dipandang sebagai proses alami yang perlu didukung, bukan dihambat.
"Sudah saatnya para senior mengambil peran sebagai pembimbing. Memberikan ruang, membuka akses jaringan, serta mentransfer pengalaman. Ini bukan soal kehilangan panggung. Ini tentang memastikan kesinambungan kepemimpinan."
Dinasti Politik Persempit Ruang Kompetisi
Dalam analisis yang lebih tajam, Didu mengkritisi masih kuatnya praktik dinasti politik di sejumlah daerah. Ketika akses kekuasaan hanya berputar di lingkar keluarga tertentu, prinsip meritokrasi menjadi sulit mewujud dan akuntabilitas publik pun melemah.
"Dinasti politik harusnya tentang bagaimana peluang itu didistribusikan. Jika sejak awal sudah tidak setara, maka hasil akhirnya pun sulit mencerminkan kualitas terbaik."
Ia menegaskan Pilkada 2029 harus menjadi momentum untuk mengurangi dominasi dinasti politik melalui reformasi internal partai, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penguatan regulasi yang mendorong kompetisi lebih adil.
Representasi dan Inklusivitas Pasangan Calon
Didu juga menyoroti pentingnya pendekatan representasi dalam menentukan pasangan calon kepala daerah. Dalam konteks NTB yang majemuk, komposisi pasangan calon yang mencerminkan keberagaman sosial dinilai penting untuk membangun legitimasi politik yang kokoh. Namun ia mengingatkan, representasi tidak boleh berhenti pada aspek simbolik semata.
Pada akhirnya, Didu menegaskan bahwa keberhasilan mendorong kader muda di Pilkada 2029 membutuhkan sinergi semua pihak — partai politik, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga media — untuk menciptakan ekosistem politik yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan muda berkualitas.
"Jika kita ingin demokrasi daerah kita lebih berkualitas, maka kita harus berani berubah. Memberi ruang bagi kader muda sebuah keharusan. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam siklus lama yang tidak membawa kemajuan berarti."
(*)
