Oleh:
Dr. Alfisahrin, M.Si
Antropolog dan Dosen Universitas Bima Internasional-MFH
Ada fenomena pedagogis menarik di republik ini dan saya intens mengamati, salah satunya jumlah gelar akademik meningkat. Profesor bertambah, doktor berlipat, dan magister menjamur. Kampus berdiri dan tumbuh bertebaran hingga ke pelosok desa, jumlah kampus di Indonesia menembus angka lima ribu mengalahkan China yang hanya memiliki dua ribu perguruan tinggi. Animo belajar di Indonesia terbilang luar biasa, jutaan orang tercatat sebagai mahasiswa di ribuan perguruan tinggi negeri dan swasta. Pendidikan telah disadari sebagai senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, mengutip Nelson Mandela. Namun, catatan kritis saya justru menyasar pada matinya keberanian moral dan sikap kritis kaum intelektual.
Kita sepakat memerangi kebodohan dan ketertinggalan melalui investasi pendidikan. Tetapi yang mendesak kini adalah menggugat diamnya kaum intelektual yang tahu, tetapi memilih bungkam ketika berhadapan dengan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Pendidikan tanpa keberanian hanya melahirkan elite intelektual yang fasih berbicara teori, namun gagap menaklukkan realitas.
Komunitas Bisu Intelektual sebagai Gejala Sosial
Pramoedya Ananta Toer menyebut fenomena ini sebagai komunitas bisu intelektual, sebuah kritik tajam terhadap kaum terpelajar yang kehilangan nyali dan keberanian moral. Mereka buta mata, tuli telinga, dan bisu berbicara dengan ilmunya, ketika rakyat kecil digusur, koruptor dihukum ringan, narkoba merajalela, harga kebutuhan pokok melonjak, rupiah melemah, dan pengangguran meningkat.
Komunitas bisu intelektual adalah gejala kelas terdidik yang tercerahkan secara pengetahuan, tetapi lumpuh secara keberanian. Mereka lebih banyak berkompromi dengan kekuasaan korup demi kenyamanan pribadi. Diam di hadapan kebatilan bukan sekadar keheningan suara, melainkan pengkhianatan terhadap akal budi.
Intelektual dan Publik (Rakyat)
Publik kerap memandang kampus sebagai menara gading. Kampus sibuk dengan riset, jurnal, dan publikasi internasional, namun sering lupa pada realitas empiris di sekitarnya. Suara dosen dalam isu kemiskinan, marginalisasi, dan diskriminasi kebijakan negara sering kalah oleh buzzer pemerintah.
Di tengah riuh pernyataan pejabat dan buzzer, justru suara kaum terdidik yang hilang. Kampus yang seharusnya menjadi benteng rasionalitas sering memilih senyap. Kita memiliki ribuan pakar, tetapi minim keberanian. Inilah yang disebut komunitas bisu intelektual.
Aksi Diam Akademisi dan Risiko bagi Demokrasi
Diamnya kampus dan akademisi bukan sekadar persoalan moral individual, melainkan berdampak sistemik. Ruang publik diisi propaganda, rasionalitas publik melemah, dan politik emosi menguat. Dalam konteks ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, diam bukanlah netral, melainkan bentuk persetujuan pasif.
Demokrasi membutuhkan suara kritis dari kalangan terdidik. Tanpa itu, kebenaran akan kalah oleh kebisingan, dan opini lebih dipercaya daripada fakta.
Dari Intelektual Organik ke Intelektual Oportunis
Dalam sejarah, intelektual identik dengan pembelaan terhadap kaum lemah dan marginal. Namun di era politik transaksional, sebagian intelektual bertransformasi menjadi agen legitimasi kekuasaan, membungkus kebijakan timpang dengan bahasa akademik.
Ketika kebenaran tidak lagi dibela oleh mereka yang tahu, maka kebenaran akan ditentukan oleh mereka yang paling bising. Diam mungkin menyelamatkan posisi hari ini, tetapi merapuhkan fondasi demokrasi di masa depan.
