 |
| Dr. Agus, M.Si, pengamat politik UIN Mataram, saat diwawancarai terkait makna baliho Ramadan Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat, Minggu (22/2/2026). |
Mataram, KabarNTB - Dr. Agus, M.Si, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, menilai kehadiran baliho ucapan Ramadan yang dipasang Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat bersama istrinya, Hj. Putu Selly Andayani, bukan sekadar ucapan musiman. Dalam perspektif komunikasi politik, baliho tersebut merupakan medium sarat makna sosial yang mencerminkan watak ideologis PDIP sebagai partai kader yang menempatkan nilai dan gagasan sebagai fondasi gerak politik.
Ramadan: Peristiwa Sosial dalam Bingkai Komunikasi Politik
Menurut Agus, Ramadan di NTB bukan lagi sekadar ibadah, melainkan peristiwa sosial yang dipahami luas oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam baliho itu dinilainya mudah diterima karena selaras dengan karakter masyarakat NTB yang religius.
“Ini keteduhan di ruang publik. Ucapan selamat Ramadan merupakan bentuk komunikasi yang relevan dengan karakter masyarakat NTB yang religius. Baliho itu tidak hanya dimaknai sebagai simbol keagamaan, tetapi juga pesan keteduhan yang menjangkau lintas kelompok,” ujar Agus di Mataram, Minggu (22/2/2026).
Agus mengaitkan pola komunikasi tersebut dengan tradisi ideologis PDIP yang lekat dengan ajaran Soekarno. Menurut Bung Karno, pemimpin harus menjadi penyambung aspirasi rakyat, memahami jiwa masyarakat, bukan memaksakan simbol asing. Dalam konteks itu, Agus menilai Rachmat Hidayat sebagai sosok nasionalis yang konsisten mempraktikkan nilai pluralisme, tidak hanya hadir pada momentum keagamaan umat Islam, tetapi juga pada perayaan hari besar agama lain.
“Semua etnis dan semua agama ada di NTB. Saya melihat Pak Rachmat sudah berada di tengah-tengah itu,” katanya.
Baliho Sebagai Medium Dialog Politik
Dari perspektif komunikasi politik, Agus menegaskan tidak ada tindakan politik yang bebas dari pesan. Baliho tentu membawa makna dan tujuan tertentu, dan publik pasti menafsirkannya. Tafsir yang membaca baliho tersebut sebagai upaya membangun citra kepemimpinan religius, moderat, dan inklusif adalah hal wajar dan menunjukkan adanya hubungan dialogis antara aktor politik dan masyarakat.
Kehadiran Hj. Putu Selly Andayani dalam baliho juga tidak lepas dari posisinya sebagai figur yang pernah bersentuhan langsung dengan politik, termasuk saat maju sebagai kandidat Wali Kota Mataram pada Pilkada 2020.
“Meski berasal dari kalangan birokrat, Bu Selly juga tokoh politik. Jadi wajar jika publik menafsirkan ada proses branding,” ujar Agus.
Namun, ia menegaskan bahwa dalam tradisi partai kader seperti PDIP, pengenalan figur di ruang publik merupakan proses lazim dan bagian dari strategi jangka panjang partai. PDIP tidak ingin melepaskan momentum dan terus menjaga kader terbaiknya tetap hadir di ruang publik, karena Pemilu 2029 tidak datang tiba-tiba.
Rachmat Hidayat: Ini Penghormatan pada Nilai Keberagaman
Dimintai tanggapan terpisah, Rachmat Hidayat menegaskan bahwa ucapan Ramadan melalui baliho adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat NTB. Ia ingin menyampaikan pesan yang meneduhkan dan bisa dirasakan sebagai pesan bersama.
“Ramadan mengajarkan kesabaran, empati, dan kebersamaan. Nilai-nilai itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat NTB,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Rachmat mengingatkan ajaran Bung Karno tentang kemanusiaan dan solidaritas global, termasuk pesan tentang Palestina yang bukan sekadar geopolitik, melainkan keberpihakan pada keadilan. Nilai itu, kata dia, relevan dengan makna Ramadan sebagai bulan empati dan pembelaan terhadap kaum lemah.
“Nasionalisme tidak pernah bertentangan dengan agama. Agama memberi arah moral, sementara nasionalisme menjadi ruang bersama yang mempersatukan perbedaan,” tegasnya.
Menanggapi tafsir publik soal kehadiran sang istri, Rachmat menegaskan hal itu sebagai bentuk kebersamaan keluarga dalam menyampaikan pesan sosial. Ia menghormati penilaian publik sebagai bagian dari demokrasi.
Rachmat menegaskan, kehadirannya di ruang publik adalah komitmen jangka panjang untuk berdialog dengan masyarakat dan merawat nilai-nilai kebangsaan, bukan kerja lima tahunan.
“Politik kan bukan kerja lima tahunan. Ini kerja nilai yang harus dijalankan terus-menerus. Kami ingin selalu hadir dan berjalan bersama rakyat, dengan kemanusiaan dan keadilan sebagai pijakan,” tutup Ketua DPD PDIP NTB ini.
(*)
