.png){kind=small}
 |
| Feri Sofiyan, SH., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) pembangunan Kolam Retensi Amahami dan Taman Ria. |
Kota Bima, KabarNTB - Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH., membuka Focus Group Discussion (FGD) pembangunan Kolam Retensi Amahami dan Taman Ria dalam rangkaian National Urban Flood Resilience Program (NUFReP) di Aula Bappeda Kota Bima, Rabu (26/11/2025). Proyek yang didanai Bank Dunia ini bertujuan mereduksi banjir melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir terpadu.
Infrastruktur Pengendalian Banjir Terpadu
Program NUFReP mencakup pembangunan drainase primer sepanjang 14 KM yang tersebar di 12 kelurahan dan dua kolam retensi di Taman Ria dan Amahami. Proyek ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
"Pembangunan kolam retensi bukan hanya berbicara pembangunan fisik semata, tetapi esensinya merupakan upaya penanggulangan banjir di Kota Bima," tegas Feri Sofiyan.
Dukungan APBD dan Ancaman Banjir Periodik
Pemkot Bima mengalokasikan APBD Rp2 miliar lebih pada 2026 untuk mendukung proyek ketahanan infrastruktur pengendalian banjir di luar kewenangan NUFReP dan JICA. Alokasi ini mencakup pembebasan lahan, program penataan normalisasi sungai, dan penataan drainase sekunder yang terintegrasi.
"Secara ekonomi dampaknya sangat besar, dan sekarang memasuki tahun 2026, artinya kita semua wajib tingkatkan kewaspadaan terhadap banjir ini. Ditambah lagi adanya siklus 10 tahunan," ungkap Feri Sofiyan.
Pendekatan Struktural dan Non-Struktural
Wakil Wali Kota menegaskan pembangunan kolam retensi menggunakan dua metode pendekatan: pendekatan struktural dengan penyiapan pembangunan fisik dan pendekatan non-struktural yang membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mendukung program dan menjaga kelestarian lingkungan.
Feri Sofiyan mengingatkan bahwa Kota Bima merupakan satu dari enam kota di Indonesia yang mendapat program NUFReP, sehingga menjadi anugerah yang wajib didukung penuh oleh camat, lurah, dan seluruh masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan proyek di lapangan.
(*)
.png)
