 |
| Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bima, Kamaruddin. |
Bima, KabarNTB - Polemik soal alokasi dana hibah media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima memperoleh respons resmi. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kabupaten Bima, Kamaruddin, S.Sos., menegaskan bahwa pemberian hibah kepada media massa tidak diperbolehkan dilakukan secara berturut-turut dalam dua tahun anggaran berurutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
Penegasan Lewat WhatsApp
Kamaruddin menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/11/2026). Ia mengakui adanya ketentuan yang membatasi pemberian hibah secara berkelanjutan kepada pihak yang sama.
"Iya benar, bahwa dana hibah tidak bisa berturut-turut untuk mendapatkannya," ujar Kamaruddin.
Menurut Kamaruddin, hibah pada dasarnya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Karena itu, pemberian kepada entitas yang sama secara terus-menerus setiap tahun anggaran tidak dibenarkan, kecuali ada kondisi khusus yang memiliki dasar hukum tersendiri.
Landasan Hukum yang Dirujuk
Kamaruddin merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 62 ayat (1). Pasal tersebut mengatur bahwa belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia secara spesifik, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini juga berhubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Potensi Masalah saat Pemeriksaan
Kamaruddin secara tegas memperingatkan risiko yang muncul apabila media penerima hibah tahun 2025 kembali menerima anggaran serupa pada tahun 2026. Ia menyebut situasi itu berpotensi menjadi temuan saat pemeriksaan.
"Kalau ketahuan media yang mendapatkan anggaran tahun 2025, lalu mendapatkan anggaran tahun 2026, kalau ketahuan pencairan, maka kita yang menjadi sasaran," jelasnya.
Transparansi Penganggaran Masih Dipertanyakan
Meski pihak Kominfotik telah menegaskan batasan pemberian hibah secara berulang, polemik penganggaran media di APBD Kabupaten Bima belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah pertanyaan menyangkut transparansi nomenklatur belanja, perubahan kode rekening, mekanisme penganggaran, dan dasar hukum pencairan dana kepada masing-masing media masih menggantung tanpa jawaban.
Jika ada perubahan nomenklatur atau item anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, publik berhak mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah daerah. Tanpa itu, perubahan semacam ini rawan ditafsirkan sebagai upaya menghindari catatan atau temuan pemeriksaan dari auditor.
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bima mengenai rincian perubahan nomenklatur serta mekanisme penganggaran media dalam APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2026.
(*)
