 |
| Ilustrasi suasana diskusi antar pimpinan media di Kabupaten Bima terkait polemik distribusi anggaran Dinas Kominfotik tahun 2026. |
Bima, KabarNTB - Kabar yang beredar dari lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) Kabupaten Bima memantik polemik di kalangan pengelola media lokal. Informasi yang menyebut bahwa media penerima anggaran hibah tahun 2025 tidak akan mendapat kucuran dana serupa pada 2026 kini dipertanyakan, karena ada dugaan perubahan item dan kode anggaran sebagai cara untuk menyiasati temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kabar dari Kominfotik Picu Kecurigaan
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa jika media yang sudah menerima hibah pada 2025 kembali memperoleh alokasi anggaran dengan item yang sama di tahun berikutnya, hal tersebut berpotensi menjadi temuan BPK. Namun bagi sebagian pimpinan media, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan lebih jauh soal bagaimana anggaran 2026 nantinya akan dikemas.
Pimpinan Umum Media Nuansa Post, Syam Al-Haq, menyebut ada kemungkinan perubahan item anggaran dilakukan bukan demi transparansi, melainkan demi mengakomodasi kelompok media tertentu saja.
"Bisa saja anggaran tahun 2026 berubah item dan kode menjadi kerja sama, maka ini harus diketahui lebih awal oleh pimpinan umum media yang ada di Kabupaten Bima," ujar Syam Al-Haq saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (10/11/26).
Khawatir Pimpinan Media Dibohongi
Syam Al-Haq lebih lanjut mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan Kominfotik soal larangan menerima anggaran dua tahun berturut-turut hanyalah dalih. Ia menduga langkah itu justru menjadi pintu bagi pihak tertentu untuk mengatur distribusi anggaran secara sepihak.
"Bisa saja pimpinan umum media dibohongi demi menguntungkan beberapa media. Kita lihat saja nantinya, apakah item anggarannya hibah atau kerja sama," tandasnya.
Hak Media Berdomisili di Kabupaten Bima
Syam juga menyinggung persoalan lebih luas, yakni ketimpangan akses anggaran bagi media yang berdomisili di Kabupaten Bima. Ia menegaskan bahwa media-media lokal memiliki hak penuh untuk menuntut bagian dari anggaran daerah mereka sendiri, terlebih karena sumber dana tersebut berasal dari pajak masyarakat setempat.
"Anggaran di Dinas Kominfotik adalah anggaran dari Pajak Bumi dan Bangunan orang Kabupaten Bima, bukan PBB dari orang Kota Bima," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya pernah mengajukan usulan anggaran ke Dinas Kominfotik Kota Bima, namun ditolak dengan alasan domisili media berada di wilayah Kabupaten, bukan Kota.
Pintu Anggaran 2026 Tetap Terbuka, Asal Berbeda Item
Syam Al-Haq menegaskan bahwa secara aturan, media penerima anggaran 2025 sejatinya masih bisa mendapatkan alokasi pada 2026, selama item dan kode anggarannya berbeda. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pimpinan media di Kabupaten Bima untuk tidak menelan begitu saja pernyataan yang beredar dari Kominfotik.
"Media yang mendapatkan anggaran tahun 2025 bisa mendapatkan anggaran tahun 2026, asalkan beda item dan kode anggaran," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Dinas Kominfotik Kabupaten Bima terkait mekanisme distribusi anggaran media untuk tahun anggaran 2026. Redaksi juga belum dapat memverifikasi secara independen klaim mengenai dugaan perubahan item anggaran dimaksud.
(*)
