 |
| Jelang pembacaan vonis terhadap Uswatun Hasanah alias Badai NTB di Pengadilan Negeri Raba-Bima pada Rabu (11/11/2026) |
Bima, KabarNTB - Sidang pembacaan vonis terhadap Uswatun Hasanah alias Badai NTB di Pengadilan Negeri Raba-Bima pada Rabu (11/11/2026) menjadi momen yang dinantikan banyak pihak. Perempuan yang dilaporkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Partai Golkar, Hilda Komala Dewi, itu terancam menjalani hukuman penjara atas tuduhan penyebaran informasi bohong yang dinilai telah merugikan ratusan orang secara psikologis dan sosial.
Mantan Kuasa Hukum: Semua Perlawanan Gagal
Mahdin Jr., mantan kuasa hukum Badai NTB, menyatakan keyakinannya bahwa kliennya yang kini menjadi terdakwa itu akan dijatuhkan hukuman penjara. Ia menilai seluruh upaya perlawanan hukum yang ditempuh Badai NTB selama proses persidangan tidak membuahkan hasil.
"Keyakinan saya sangat kuat bahwa Badai NTB akan divonis penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba-Bima. Pasalnya, berbagai upaya perlawanan yang dilakukan oleh Badai NTB terus dihadapkan dengan kegagalan. Di antaranya praperadilan yang diajukannya melawan Polres Bima, upaya perlawanannya saat persidangan di PN Raba-Bima yang ditolak secara keseluruhan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima," tandas Mahdin Jr.
Mahdin Jr. sekaligus mendesak Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Menurutnya, desakan itu bukan tanpa dasar, melainkan berangkat dari dampak nyata yang ditimbulkan oleh unggahan bagan kloter bongkar bandar yang disebarluaskan Badai NTB di media sosial.
"Badai NTB harus divonis penjara agar ke depan tak muncul hoaks-hoaks baru. Sebab tuduhan serius yang dilakukan oleh Badai NTB kepada ratusan orang melalui bagan kloter bongkar bandar itu tidak bisa ia buktikan secara hukum. Dan tuduhan itu telah memberi dampak besar bagi psikologis pihak tertuduh dan seluruh keluarganya. Oleh sebab itu, saya mendesak Majelis Hakim PN Raba-Bima menjatuhkan hukuman penjara kepada Badai NTB," desaknya.
Mahdin Jr. juga menegaskan bahwa kegagalan Badai NTB membuktikan tuduhannya tercermin jelas dari setiap tahapan proses hukum yang telah dilalui.
"Dalam kasus ini Badai NTB tak mampu membuktikan tuduhannya. Hal itu tercermin melalui ditetapkannya Badai NTB sebagai tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Bima, praperadilan Badai NTB melawan Polres Bima yang mengalami kekalahan telak, hingga eksepsinya ditolak secara keseluruhan oleh JPU. Jika Badai NTB lolos dari jeratan hukum, maka akan muncul ribuan cara barbar berikutnya, yakni menuduh secara serius setiap orang bersalah melalui proses peradilan sebagaimana yang berlaku di NKRI ini. Sekali lagi, hukum Badai NTB dengan seberat-beratnya agar ke depan tak akan muncul korban hoaks lainnya," imbuh Mahdin Jr.
Wartawan Senior Beberkan Dampak dan Hasil Investigasi
Suara serupa datang dari Rizal AG, wartawan senior Bima yang mengaku menjadi salah satu korban tuduhan Badai NTB. Namanya disebut masuk dalam bagan kloter bongkar bandar sebagai terduga backing peredaran sabu, tuduhan yang ia tegaskan sama sekali tidak terbukti secara hukum.
"Nama baik saya sebagai kelembagaan pun tercemar. Tak hanya itu, anak-anak dan seluruh keluarga saya pun sangat terpukul terkait fitnah keji yang diperankan oleh Badai NTB dalam kaitan itu. Bukan itu saja, ratusan anak-anak dari ratusan orang yang dituduh secara serius melalui bagan kloter bongkar bandar dimaksud dibully oleh teman-temannya serta terkesan diintimidasi di sekolahnya. Itulah antara lain dampak dari kebiadaban Badai NTB dimaksud," timpal Rizal AG, Selasa (10/11/2026).
Rizal kemudian membeberkan temuan investigasinya. Ia menduga aksi penyebaran bagan kloter tersebut sarat kepentingan tersembunyi, termasuk dugaan adanya pihak yang memfasilitasi pembuatannya. Ia mencatat nama dan foto terduga berinisial BL beserta istrinya berinisial M hampir tidak pernah masuk ke dalam bagan yang disebarkan, padahal keduanya diduga memiliki kaitan erat.
"Nama BL hanya dimasukkan ke dalam bagan kloter bongkar bandar di penghujung sebelum bagan kloter itu lenyap dari dunia maya. Tetapi nama dan foto M sejak dulu sampai saat ini tidak pernah dipasang ke dalam kloter bongkar bandar oleh Badai NTB. Ini seolah mempertajam dugaan bahwa BL dan M sebagai pihak yang memfasilitasi pembuatan kloter bongkar bandar tersebut," duganya.
Kesaksian di Ruang Sidang Perkuat Dugaan Aliran Dana
Investigasi Rizal AG juga menyinggung dugaan hubungan Badai NTB dengan sejumlah mantan pejabat kepolisian. Dugaan itu, menurut Rizal, mendapat titik terang saat persidangan berlangsung di PN Raba-Bima sekitar dua bulan lalu, ketika seorang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah.
"Di ruang persidangan, Malaungi menjelaskan secara terang benderang. Yakni dugaan uang hasil bisnis sabu diberikan kepada Badai NTB untuk kegiatan SEMMI NTB di Gedung Paruganae Convention Hall Kota Bima senilai jutaan rupiah dan uang senilai jutaan rupiah pula untuk pembuatan tesis bagi penyelesaian studi pascasarjana Badai NTB di salah satu universitas di NTB. Bukankah Badai NTB juga mengakui menerima aliran dana tersebut? Jawabannya kembalikan kepada penilaian publik dan Badai NTB sebagai penerimanya," tegas Rizal AG.
Rizal juga mengungkapkan bahwa beberapa orang yang ia duga sebagai delegasi Badai NTB pernah mendatangi rumahnya dengan permintaan khusus.
"Ada beberapa orang yang datang ke rumah saya. Mereka meminta agar saya menghapus semua berita dan postingan di Facebook yang berkaitan dengan Badai NTB. Mereka bilang jika saya menghapus berita dan postingan di FB tersebut maka Badai NTB tidak akan lagi memposting yang aneh-aneh di media sosial. Sekali lagi, itu pengakuan mereka yang datang ke rumah saya waktu itu," ungkap Rizal.
Desakan Vonis Berat demi Cegah Korban Baru
Menutup rangkaian pernyataannya, Rizal AG kembali mendesak Majelis Hakim PN Raba-Bima agar tidak ragu menjatuhkan hukuman penjara kepada Badai NTB. Ia menilai cara yang ditempuh terdakwa dalam menyebarkan tuduhan kepada publik sangat berbahaya dan berpotensi terus memakan korban jika tidak dihentikan melalui putusan yang tegas.
"Kami sudah melakukan investigasi. Saksi yang diajukan oleh Badai NTB pada Penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Bima Kota berinisial AN, dan dalam kesaksian AN dimaksud tak ditemukan adanya data akurat tentang keterlibatan saya maupun Abimayu alias Abbie Makaseh dalam kasus sabu, kecuali hanya atas katanya dan menurut informasi dari orang lain. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mendesak Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berat kepada Badai NTB atas kasus yang dilaporkan oleh Hilda Komala Dewi tersebut sehingga ke depan tak lagi memakan banyak korban," timpalnya.
Sidang vonis Badai NTB dijadwalkan berlangsung Rabu (11/11/2026) di PN Raba-Bima. Hingga berita ini diturunkan, pihak Badai NTB belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai pernyataan dan desakan yang dilontarkan mantan kuasa hukumnya maupun para pihak yang merasa dirugikan.
(*)
