 |
| Warga Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, antusias mengikuti Gerakan Pangan Murah (GPM) ke-21 yang digelar Pemprov NTB, Kamis (5/11/2026). |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar Gerakan Pangan Murah untuk yang ke-21 kalinya sepanjang tahun 2026. Kali ini giliran warga kawasan pesisir Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang menjadi sasaran program intervensi harga pangan itu, Kamis (5/11/2026). Minyak goreng menjadi komoditas yang paling banyak diburu warga.
Kawasan Pesisir Jadi Sasaran Intervensi
Pemilihan Kelurahan Bintaro bukan tanpa alasan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menyebut kawasan pesisir itu menyimpan kantong-kantong warga berpenghasilan terbatas, mulai dari nelayan, buruh harian, hingga tukang bangunan, yang rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok.
"GPM yang ke-21 selama tahun 2026 ini menyasar Kelurahan Bintaro Ampenan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan maupun stabilitas pasokan pangan di NTB," ujar Lalu Mirza.
Selisih Harga Rp1.000 hingga Rp3.000, Warga Merasa Terbantu
Antusias warga cukup tinggi sejak kegiatan dimulai. Sejumlah komoditas yang tersedia meliputi beras, telur, gula, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, ditawarkan dengan harga di bawah pasaran. Seorang warga Kelurahan Bintaro mengaku selisih harga yang diperolehnya terasa nyata bagi keuangan rumah tangga.
"Sangat membantu sekali kegiatan GPM ini. Lumayan selisih harganya ada Rp1.000, Rp2.000 sampai Rp3.000. Tadi ada beras, telur, gula, minyak dan kebutuhan pokok lainnya," ungkap warga tersebut.
Warga itu pun berharap program serupa digelar lebih sering, bahkan secara rutin setiap bulan.
"Sering-sering saja. Bagus ini, sangat membantu. Kalau bisa harga beras diturunkan lagi bersama kebutuhan pokok lainnya," tambahnya.
Terbuka untuk Semua Desa dan Kelurahan
Lalu Mirza menegaskan bahwa GPM tidak eksklusif hanya untuk kelurahan yang masuk program Kelurahan Berdaya. Desa maupun kelurahan lain di seluruh NTB dapat mengusulkan kegiatan serupa melalui kepala lingkungan, kepala desa, atau lurah setempat, sehingga jangkauan program ini bisa terus meluas.
Kelancaran pelaksanaan GPM juga ditopang oleh sinergi lintas sektor, mulai dari Satgas Pangan, aparat kepolisian, TNI, pemerintah pusat, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Keterlibatan UMKM disebut menjadi bagian penting karena program ini sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha kecil agar tetap produktif.
Pemprov NTB juga memastikan mekanisme intervensi harga dirancang agar tidak merugikan pedagang maupun pelaku UMKM. Harga yang ditawarkan tetap terjangkau bagi konsumen, namun masih memberikan ruang keuntungan yang wajar bagi penjual. Melalui kesinambungan program ini, Pemprov NTB berharap daya beli masyarakat terus terlindungi di tengah tekanan harga kebutuhan pokok.
(*)
