 |
| Warga Kelurahan Pagesangan antusias mengikuti Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Provinsi NTB di lapangan Pixball Pagesangan, Kota Mataram, Rabu (4/11/2026). |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk yang ke-20 kalinya sepanjang 2026, kali ini menyasar warga Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, pada Rabu (4/11/2026). Kegiatan yang direspons antusias oleh warga ini hadir sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok di tengah dinamika harga pasar.
Menjawab Permintaan Warga
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menyebut penyelenggaraan GPM di Pagesangan kali ini bukan inisiatif sepihak pemerintah, melainkan langsung merespons permintaan warga setempat. Menurutnya, kehadiran pasar murah semacam ini menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat NTB mendapat akses terhadap bahan pangan yang cukup dan terjangkau.
"GPM kita yang ke-20 selama tahun 2026 ini menyasar di Kelurahan Pagesangan Baru. Karena memang ini permintaan dari warga, perlu ada sentuhan gerakan pangan murah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu ketersediaan, keterjangkauan, maupun stabilitas pasokan pangan di NTB," ujar Lalu Mirza saat ditemui di lapangan Pixball Pagesangan, Mataram.
Selisih Harga yang Terasa di Dompet Warga
Bagi warga seperti Baiq Tini, kehadiran GPM bukan sekadar acara seremonial. Ia mengaku terbantu oleh selisih harga komoditas pokok yang berkisar antara Rp1.000 hingga Rp3.000 lebih murah dibandingkan harga pasar reguler. Berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari beras, telur, gula, minyak goreng, hingga sembako lainnya tersedia lengkap di lokasi.
"Sangat membantu sekali kita untuk yang GPM ya, lumayan selisihnya ada 1.000, ada 2.000-an sampai 3.000-an. Tadi ada beras, telur, gula, minyak, sembako sudah," ungkap Baiq Tini, warga Pagesangan.
Ia pun berharap frekuensi penyelenggaraan bisa ditingkatkan, idealnya sebulan sekali, agar beban pengeluaran rumah tangga bisa lebih terbantu.
"Sering-sering saja. Bagus ini membantu, sangat membantu. Kalau bisa beras saja diturunkan lagi harganya bersama yang lain," tambah Baiq Tini.
Terbuka untuk Wilayah Lain yang Mengajukan
GPM tidak hanya diperuntukkan bagi kelurahan tertentu. Pemprov NTB membuka kesempatan bagi desa atau kelurahan lain yang ingin mendapatkan layanan serupa, cukup dengan mengajukan permohonan melalui kepala lingkungan, kepala desa, atau lurah masing-masing. Pemerintah berkomitmen hadir selama kebutuhan masyarakat masih ada.
Di lapangan, pelaksanaan GPM berlangsung tertib. Lalu Mirza menilai warga sudah mulai menerapkan budaya membeli yang lebih bijak, sehingga arus keluar-masuk pembeli berjalan teratur tanpa kerumunan yang berdesak-desakan.
Sinergi Multipihak dan Keberpihakan pada UMKM Lokal
Keberhasilan GPM juga tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor. Satgas Pangan, unsur pemerintah pusat, kepolisian, TNI, serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal turut dilibatkan dalam setiap penyelenggaraan. Pemprov NTB memastikan mitra UMKM tetap mendapat ruang dan keuntungan yang wajar agar ekosistem ekonomi daerah tetap sehat.
Lalu Mirza mengingatkan bahwa tekanan harga yang terlalu dalam justru bisa merugikan pedagang kecil, sehingga keseimbangan antara harga terjangkau bagi konsumen dan margin yang layak bagi penjual harus tetap dijaga.
"Jangan terlalu menekan juga, sewajarnya saja. UMKM supaya dapat untung juga kan, kalau terlalu ditekan nanti seperti air muncrat karena terlalu keras. Jadi semua dapat untung, tapi yang kita jaga adalah kestabilan, normal harga, dan ketersediaannya," pungkas Lalu Mirza.
(*)
