 |
| Suasana diskusi publik dan pemutaran film dokumenter "Di Balik Ilusi Tembakau" yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis (29/10), menghadirkan berbagai perspektif soal industri tembakau di NTB. |
Mataram, KabarNTB - Tingginya produksi tembakau di Nusa Tenggara Barat belum otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Pemerintah Provinsi NTB kini mendorong pembenahan menyeluruh atas tata niaga tembakau, mulai dari transparansi harga, penguatan posisi tawar petani, hingga perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak konsumsi rokok. Agenda ini mengemuka dalam diskusi publik dan pemutaran film dokumenter yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis (29/10).
Produksi Besar Belum Jamin Petani Sejahtera
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menyatakan persoalan tembakau tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, entah itu kontribusi ekonominya semata atau dampak kesehatannya saja. Keduanya harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang adil.
"Produksi yang besar belum tentu membuat petani sejahtera. Karena itu, kita perlu memastikan petani mendapatkan perlindungan, kepastian harga, dan posisi tawar yang lebih baik," ujar Ahsanul Halik yang akrab disapa Aka ini.
Aka merinci sejumlah langkah yang perlu masuk dalam agenda pembenahan tata niaga tembakau, yakni penguatan data produksi dan harga, transparansi penilaian mutu serta penimbangan, kepastian penyerapan hasil panen, hingga mekanisme pengaduan yang mudah diakses petani. Langkah-langkah ini dinilai penting agar petani tidak selalu berada di posisi lemah ketika berhadapan dengan pembeli.
Di samping itu, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberi manfaat nyata. Diversifikasi usaha pertanian juga perlu diperkuat agar rumah tangga petani tidak sepenuhnya bergantung pada tembakau sebagai satu-satunya sumber penghasilan.
Beban Berat di Pundak Petani
Sri Rinjani dari Organisasi Pengurus Petani Tembakau Lombok menegaskan bahwa kondisi di lapangan jauh dari gambaran yang sering diasumsikan orang. Tingginya produksi tembakau NTB tidak serta-merta menjamin kehidupan petani membaik.
Para petani masih dijepit oleh tingginya biaya produksi dan sewa lahan, ketergantungan pada pinjaman modal, ketidakpastian harga jual, serta ancaman gagal panen akibat perubahan cuaca yang kian tidak menentu. Ketika hasil panen mengecewakan, beban ekonomi langsung berlipat karena biaya produksi dan cicilan pinjaman tetap harus dibayar.
Penguatan posisi tawar, akses ke pasar yang lebih adil, perlindungan terhadap risiko usaha tani, serta peluang mengembangkan sumber penghasilan lain menjadi jawaban yang paling mendesak atas persoalan ini.
Film Dokumenter Buka Sisi Lain Industri Rokok
Mataram menjadi kota kelima dalam rangkaian pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau yang diinisiasi AJI. Ketua AJI, Irsyan Hasyim, menjelaskan tujuan film tersebut.
"Film ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat sisi lain industri rokok yang kerap dikaitkan dengan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi. Kami mengangkat pengalaman petani, penyintas penyakit akibat rokok, serta keluarga yang kehilangan anggota keluarganya," jelas Irsyan Hasyim.
Film ini juga menyoroti strategi pemasaran industri rokok dan mengingatkan pentingnya melindungi anak-anak serta generasi muda dari pengaruh promosi produk tembakau.
Ancaman Kesehatan yang Tak Boleh Diabaikan
Dari perspektif kesehatan, akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Dr. Marisa Syavitri Dilaga, MPH, menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Edukasi sejak dini, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta dukungan bagi warga yang ingin berhenti merokok perlu terus diperkuat melalui keluarga, lingkungan sosial, dan layanan kesehatan termasuk puskesmas.
"Pengeluaran untuk rokok dapat mengurangi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan penting lainnya, seperti pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan," imbuh Dr. Marisa Syavitri Dilaga.
Kebijakan Terpadu Jadi Kunci
Berbagai perspektif yang mengemuka dalam diskusi ini menegaskan satu hal: persoalan tembakau di NTB terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Pembenahan tata niaga, pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran, edukasi kesehatan, dan diversifikasi usaha pertanian harus berjalan beriringan sebagai agenda yang saling melengkapi.
Ukuran keberhasilan tata kelola tembakau bukan lagi soal besarnya angka produksi, melainkan sejauh mana petani bisa menikmati harga yang adil, anggaran negara memberi dampak nyata, dan kesehatan warga benar-benar terlindungi secara konsisten.
(*)
