 |
| Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri memimpin Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Hotel Lombok Astori, Mataram, Senin (26/10/2026). |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memacu pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan target ambisius 1.166 unit, seraya menegaskan bahwa kesuksesan program ini tidak berhenti pada tegaknya sebuah bangunan. Dari total target tersebut, 484 unit sudah memasuki tahap konstruksi, 214 unit dinyatakan rampung, dan 119 unit bahkan telah memulai aktivitas usaha meski pembangunan fisiknya belum sepenuhnya selesai.
Bangunan Berdiri Belum Cukup
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri membuka Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Pembangunan Gerai KDKMP di Hotel Lombok Astori, Mataram, Senin (26/10). Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan program ini jauh lebih luas dari sekadar jumlah gerai yang selesai dibangun. Kesiapan sumber daya manusia, keberlanjutan perputaran modal, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi tolok ukur yang sesungguhnya.
"Sukses itu bukan sekadar kita membangun atau menunjukkan kemegahan bangunan koperasi. Setelah bangunan berdiri, harus tersedia SDM yang mampu bekerja. Kemudian, permodalan yang diberikan harus terus berjalan, berputar, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.
Wagub Indah menambahkan, percepatan pembangunan fisik wajib berjalan beriringan dengan penyiapan pengelola yang kompeten dan penyelesaian kendala teknis di lapangan. Ia juga mendorong seluruh jenjang pemerintahan untuk memperlancar saluran komunikasi, bukan justru mempersulit koordinasi antarwilayah.
"Jangan mempersulit komunikasi yang dilakukan kabupaten/kota kepada provinsi. Begitu juga tugas provinsi, apa yang menjadi harapan dan keinginan kabupaten/kota disampaikan lagi kepada kementerian dan pemerintah pusat," ujarnya.
NTB Masuk 10 Provinsi Terdepan dalam Verifikasi
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan, merinci bahwa dari 484 unit yang tengah dibangun, sebanyak 102 unit telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi serta datanya masuk ke Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Capaian ini menempatkan NTB dalam jajaran 10 provinsi yang hasil verifikasi dan validasi KDKMP-nya telah terekam dalam sistem tersebut.
Data dari Simkopdes itu bukan sekadar laporan administratif. Ia menjadi dokumen rujukan dalam reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang selanjutnya berkaitan langsung dengan proses pembayaran oleh PT Agrinas dan Kementerian Koperasi kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
850 Bendahara Dilatih Mulai November
Sebagai bagian dari strategi percepatan operasionalisasi, Pemprov NTB menjadwalkan pendidikan dan pelatihan bagi 850 bendahara KDKMP mulai 9 November 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kecakapan pengelolaan keuangan sekaligus mendorong tata kelola koperasi yang lebih profesional dan akuntabel.
Fakta bahwa 119 KDKMP telah beroperasi sebelum gedungnya tuntas dibangun dinilai sebagai sinyal positif bahwa aktivitas usaha tidak harus menunggu infrastruktur sempurna. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aktivitas itu berjalan tertib, memiliki rencana usaha yang jelas, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Tiga Hari Bahas Strategi dan Regulasi Baru
Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari itu turut membahas sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan KDKMP, strategi percepatan operasionalisasi unit usaha, serta peran manajer koperasi yang ditunjuk PT Agrinas. Kegiatan ini diikuti 50 peserta secara luring dan 204 peserta secara daring.
Bagi Pemprov NTB, percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih harus dibarengi langkah konkret dalam menyiapkan pengelola, membenahi tata kelola, dan mengurai hambatan lintas pemerintahan. Sebab koperasi baru bisa disebut berhasil bukan ketika gerainya tegak berdiri, melainkan ketika roda usahanya sungguh-sungguh berputar dan manfaat ekonominya benar-benar sampai ke tangan masyarakat.
(*)
