 |
| Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. H. Ahsanul Khalik bersama Tim Satuan Tugas Manajemen Data dan Teknologi Informasi KPK RI dalam sesi benchmarking di kantor Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Rabu (28/10/2026). |
Mataram, KabarNTB - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai rujukan pembelajaran tata kelola data pemerintahan. Tim Satuan Tugas Manajemen Data dan Teknologi Informasi dari Direktorat Manajemen Informasi KPK bertandang ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB pada Rabu (28/10/2026), mendalami praktik pengelolaan NTB Satu Data yang dinilai berhasil mengubah cara pemerintah daerah bekerja berbasis data.
Lima Pejabat KPK Pelajari Sistem dari Hulu ke Hilir
Rombongan lima orang yang dipimpin Wahyu Widodo itu tidak sekadar berkunjung seremonial. Mereka mendalami seluruh rantai pengelolaan NTB Satu Data, mulai dari perencanaan kebutuhan data, pembagian tanggung jawab antarunit, standardisasi dan metadata, pemeriksaan kualitas, hingga integrasi sistem dan pemanfaatan dashboard eksekutif.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa program yang ia pimpin bukan sekadar portal informasi biasa.
"NTB Satu Data adalah transformasi cara pemerintah mengelola data, memahami persoalan, merumuskan kebijakan, dan mengevaluasi pembangunan. Ini bagian dari komitmen Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk memperkuat pembangunan daerah yang terarah dan berbasis data," tegas Aka, sapaan akrab Kepala Dinas Kominfotik NTB ini.
Angka Pertumbuhan yang Bicara Sendiri
Capaian NTB Satu Data memang terbilang signifikan. Jumlah jenis data dalam Daftar Data Daerah melonjak dari 921 pada 2025 menjadi 1.385 pada 2026. Sebanyak 43 perangkat daerah aktif terlibat, dengan 948 dataset telah melewati proses verifikasi resmi.
Indeks Satu Data Indonesia Provinsi NTB pun mencatatkan lompatan kualitas yang nyata, dari 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025, mengubah kategori penilaian dari Cukup menjadi Baik. Pemprov NTB kini memproyeksikan indeks tersebut melampaui angka 90 pada 2026 sehingga masuk kategori Sangat Baik, seiring penguatan kualitas, standardisasi, integrasi, dan pemanfaatan data secara menyeluruh.
Ahsanul Khalik mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan soal memperbanyak data semata.
"Tantangan berikutnya adalah memastikan data berkualitas, mutakhir, memiliki penanggung jawab yang jelas, dan dapat dimanfaatkan lintas sektor," ujar Aka.
KPK Ingin Bangun Pusat Data Analitik Antikorupsi
Bagi KPK, kunjungan benchmarking ini bukan tanpa agenda strategis. Wahyu Widodo menyampaikan bahwa lembaganya tengah merumuskan sistem pengelolaan data yang lebih terstruktur untuk mendukung kerja pemberantasan korupsi.
"Keragaman data di lingkungan KPK membutuhkan tata kelola yang terstruktur, terintegrasi, serta didukung standar dan mekanisme pengendalian kualitas yang jelas," ujar Wahyu Widodo, Ketua Tim Satuan Tugas Manajemen Data KPK.
Pengalaman NTB diharapkan memberi masukan konkret bagi penguatan Portal Data KPK dan pengembangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi, termasuk untuk mendukung kebutuhan Command Center. Pembelajaran mencakup pengelolaan data lintas unit, interoperabilitas antarsistem, serta pemanfaatan dashboard untuk analisis dan pengambilan keputusan.
Perencanaan, SKALA, dan BPS Turut Perkuat Fondasi
Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah S.Hut., M.Si., menekankan pentingnya menghubungkan data dengan dokumen perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja pembangunan. Penguatan data hingga tingkat desa serta kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi agenda yang ia soroti untuk memperdalam kualitas evaluasi pembangunan.
Lead SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menjelaskan peran lembaganya dalam ekosistem data daerah.
"SKALA mendukung penguatan data dan informasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), serta pengelolaan keuangan publik. Pemerintah tetap menjadi pemilik kebijakan dan pelaksana utama, sementara SKALA berperan sebagai akselerator kapasitas dan keberlanjutan," jelas Lalu Anja Kusuma.
Perwakilan BPS Provinsi NTB turut menegaskan perannya sebagai Pembina Data Statistik yang mendampingi perangkat daerah dalam penyusunan Daftar Data serta koordinasi dengan para Walidata.
Keberhasilan Bukan dari Banyaknya Data, tapi Dampaknya
Kunjungan ini mempertegas semangat Pemprov NTB untuk melanjutkan penyempurnaan NTB Satu Data melalui penguatan regulasi, kelembagaan, kualitas data, integrasi sistem, serta keamanan dan perlindungan data. Keberhasilan program tersebut, sebagaimana ditegaskan para pemangkunya, tidak diukur dari volume data yang tersedia, melainkan dari kemampuannya mendorong keputusan yang lebih tepat dan pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat NTB.
(*)
