 |
| Warga Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, menyerbu stan Gerakan Pangan Murah ke-18 yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB bersama Badan Pangan Nasional di halaman kantor desa setempat, Rabu (14/10/2026). |
Lombok Barat, KabarNTB - Halaman Kantor Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, mendadak ramai pada Rabu (14/10/2026). Ratusan warga berdatangan untuk memanfaatkan Gerakan Pangan Murah (GPM) ke-18 yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), menyediakan aneka bahan pokok berkualitas dengan harga di bawah pasaran demi memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
Beragam Komoditas Pokok Tersedia dengan Harga Terjangkau
Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai komoditas pangan strategis, mulai dari beras medium, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium, minyak goreng Minyakita, gula pasir, telur ayam, bawang merah, bawang putih, hingga cabai. Antusiasme warga Desa Taman Sari dan desa-desa sekitarnya terbilang tinggi sejak kegiatan dibuka.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menegaskan bahwa GPM adalah wujud konkret keberpihakan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau tanpa mengorbankan mutu.
"Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati pangan dengan harga yang lebih murah, tetapi tetap mendapatkan mutu yang baik," ujar Mirza.
Delapan Gelaran Lanjutan Masih Menanti, GPM Serentak Dipersiapkan
GPM di Desa Taman Sari bukan akhir dari rangkaian program ini. Pemprov NTB masih menjadwalkan delapan kegiatan serupa untuk memperluas jangkauan pelayanan pangan murah di berbagai penjuru wilayah NTB. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2026, pemerintah merencanakan GPM serentak secara nasional pada 21 Oktober 2026, termasuk di salah satu Desa Berdaya Provinsi NTB Tahun 2026.
"Untuk kegiatan yang dilaksanakan dinas provinsi, ini merupakan yang ke-18 dan masih ada delapan kali lagi. Pada 21 Oktober mendatang, kami juga merencanakan GPM serentak secara nasional dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Lokasi pelaksanaan oleh provinsi masih akan dibahas dengan melibatkan lebih banyak penyedia," jelas Mirza.
Bapanas: Warga Sudah Antre Sebelum Barang Tiba
Perwakilan Badan Pangan Nasional, Ayu Saza Nurwendah, mengaku terkesan dengan besarnya minat warga yang bahkan telah mengantri sebelum stok pangan tiba di lokasi. Ia menilai hal itu sebagai bukti nyata betapa dibutuhkannya program ini di tingkat akar rumput.
"Banyak komoditas yang dijual, seperti beras dan telur, dengan harga di bawah HET. Masyarakat sangat antusias. Bahkan, ketika barang baru datang, masyarakat sudah langsung membelinya. Ini menandakan masyarakat memang sangat membutuhkan program ini," ungkap Ayu Saza.
Ia menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah akan terus bergulir hingga akhir tahun sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Desa Sambut Baik, Tapi Akui Tantangan Geografis
Kepala Desa Taman Sari, Zaini, menyambut gembira penyelenggaraan GPM perdana di wilayahnya. Namun ia tak menampik bahwa kondisi geografis desa yang membentang luas dengan 14 dusun menjadi kendala tersendiri, membuat sebagian warga di wilayah utara dan selatan desa kesulitan menjangkau lokasi kegiatan di kantor desa.
"Kami dari pemerintah desa sangat bersyukur dan menyambut baik kegiatan ini. Antusiasme masyarakat luar biasa. Namun, karena desa kami memiliki 14 dusun dengan wilayah yang luas, baik di bagian utara maupun selatan, tidak semua warga bisa menjangkau lokasi di kantor desa," kata Zaini.
Karena itu, Zaini berharap kegiatan berikutnya dapat membuka lebih banyak titik pelayanan agar masyarakat yang jauh dari pusat desa tetap terlayani. Ia pun meneruskan aspirasi warganya soal besaran selisih harga yang diharapkan lebih signifikan.
"Memang ada selisih harga dengan harga di pasaran, tetapi masyarakat berharap kalau bisa selisihnya bukan hanya Rp2.000, melainkan sampai Rp5.000. Ini aspirasi masyarakat yang kami sampaikan kepada pemerintah provinsi agar program ini semakin membantu perekonomian warga," ungkap Zaini.
(*)
