 |
| Sekretaris Daerah NTB Abul Chair memberikan sambutan pada pembukaan program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi terpadu di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/9/2026). |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan sejumlah program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja secara bersamaan di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/9/2026). Enam program sekaligus digulirkan, mulai dari BLK Skill Center Up-Skilling, Sertifikasi Alumni SMK, Vokasi Nasional, SMK Go Global, Desa Berdaya, hingga SMA Double Track, sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran dan mendongkrak daya saing tenaga kerja NTB di pasar kerja yang terus berubah.
Pelatihan Harus Ikuti Perkembangan Pasar
Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menekankan bahwa program pelatihan yang digelar pemerintah daerah tidak boleh berjalan di tempat. Menurutnya, jenis keterampilan yang diajarkan wajib menyesuaikan kebutuhan pasar kerja masa kini, bukan bertahan pada pola lama yang sudah usang.
"Untuk berkualitas, produktif dan terlindungi itu perlu beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti pelatihan harus mengikuti pasar, sertifikat harus menjadi paspor kompetensi, jangan semua anak kemudian kita arahkan menjadi pencari kerja, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja dari desa," ujar Sekda NTB Abul Chair.
Abul Chair mencontohkan, jika sepuluh tahun lalu NTB memiliki jenis pelatihan tertentu, bukan berarti program serupa masih relevan untuk satu dekade ke depan. Adaptasi terhadap kebutuhan industri menjadi syarat mutlak agar lulusan pelatihan tidak terserap sia-sia.
Sertifikat Bukan Sekadar Bukti Kehadiran
Soal sertifikasi kompetensi, Sekda Abul Chair menyampaikan pandangan yang cukup tajam. Ia menyambut baik rencana penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P2) dan uji kompetensi gratis, namun mengingatkan bahwa sertifikat semestinya mencerminkan keterampilan nyata, bukan sekadar bukti bahwa seseorang pernah duduk di ruang pelatihan.
"Dunia kerja harus tahu, lalu mengatakan bahwa, 'Ya, orang ini memang benar-benar dibutuhkan karena mampu bekerja.' Jadi berikutnya orang tidak akan lagi bertanya tentang sertifikat dari mana, jenjang berapa sertifikat, dan lain sebagainya," jelas Sekda.
Cetak Pencipta Kerja, Bukan Hanya Pencari Kerja
Abul Chair juga menyoroti pola pikir yang selama ini mendorong seluruh lulusan untuk mencari pekerjaan, bukan menciptakannya. Menurutnya, jika semua orang hanya datang membawa berkas lamaran tanpa minat berwirausaha, antrean pengangguran tidak akan pernah pendek. Kewirausahaan, tegasnya, harus menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem ketenagakerjaan NTB.
Dalam kerangka itu, program Desa Berdaya dirancang sebagai ruang penciptaan kerja langsung dari tingkat desa, memanfaatkan Mobile Training Unit (MTU) agar pelatihan tidak menuntut warga datang jauh-jauh ke kota. Sebaliknya, pelatihan yang mendatangi warga.
"Kalau potensi desa perikanan, maka latih pengelolaan hasil ikan. Kalau desa wisata, maka latih hospitalitinya, bahasa, digital marketing, dan lain sebagainya," jelasnya.
Transformasi Ketenagakerjaan Butuh Orkestrasi Lintas Sektor
Di hadapan peserta dan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB selaku penyelenggara, Abul Chair menutup sambutannya dengan seruan agar seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama. Ia menegaskan bahwa transformasi ketenagakerjaan terlalu besar untuk ditangani satu dinas saja.
"Semua harus bergerak karena transformasi ketenagakerjaan tentu bukan urusannya Disnakertrans saja. Dia ada urusan pendidikan, investasi, industri, UMKM, pariwisata, dan sampai ke pemerintah desa," pungkas Sekda Abul Chair.
(*)
