 |
| Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat memimpin Apel Kedisiplinan ASN Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora, halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (21/9/2026). |
Mataram, KabarNTB - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa transformasi birokrasi di NTB tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi digital. Yang jauh lebih mendesak, menurutnya, adalah perubahan cara berpikir dan cara kerja ribuan ASN Pemprov NTB agar pelayanan publik benar-benar terasa manfaatnya di tingkat masyarakat paling bawah.
Apel Kedisiplinan Jadi Panggung Transformasi
Pesan keras itu disampaikan Prof. Zudan saat tampil sebagai Pembina Apel Kedisiplinan ASN Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora, halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (21/9/2026). Apel yang dihadiri Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal itu diikuti seluruh jajaran pejabat pimpinan tinggi hingga staf fungsional lingkup Pemprov NTB.
Prof. Zudan mengingatkan bahwa NTB sesungguhnya memiliki modal aparatur yang tidak kecil. Pemprov NTB kini ditopang 23.837 ASN, sebagian besar berada di usia produktif dengan latar belakang pendidikan sarjana. Namun, kekuatan itu baru bermakna apabila diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang berdampak.
Belajar dari Mobile Banking dan Marketplace
Untuk menggambarkan arah perubahan yang ia maksud, Prof. Zudan mengambil analogi dunia teknologi finansial. Seperti mobile banking dan marketplace yang merancang layanan agar mendatangi pengguna, bukan sebaliknya, birokrasi pun seharusnya bergerak dengan logika yang sama.
"Pelayanan yang datang kepada pelanggan, bukan pelanggan yang datang antre," ujar Prof. Zudan.
Dari situ, ia mendorong tiga pergeseran mendasar dalam kultur kerja ASN: dari dilayani menjadi melayani, dari mengejar prosedur menjadi mengejar hasil, dan dari menunggu perintah menjadi bergerak adaptif. Keberhasilan birokrasi, tegasnya, bukan diukur dari tebalnya tumpukan dokumen yang terselesaikan, melainkan dari seberapa cepat persoalan warga dapat dituntaskan.
Kerangka "CEPAT" untuk ASN NTB
Sebagai peta jalan, Prof. Zudan memperkenalkan kerangka kerja yang ia sebut ASN NTB "CEPAT", sebuah akronim yang merangkum lima prinsip: Customer First, End-to-End, Pantau Real-Time, Adaptif, dan Terpercaya. Kerangka ini menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai titik awal pelayanan, mendorong kerja lintas perangkat daerah, membuka pemantauan proses secara langsung, mempercepat perbaikan berdasarkan umpan balik, serta memastikan seluruh layanan dibangun di atas integritas dan keamanan data.
Transformasi birokrasi, lanjut Prof. Zudan, bukan sekadar agenda internal pemerintahan. Ia adalah mesin penggerak seluruh agenda pembangunan NTB, mulai dari pembangunan manusia, ekonomi, agromaritim, pariwisata, mitigasi bencana, hingga infrastruktur.
"Misi ketujuh harus lari lebih dulu, supaya enam misi lainnya bisa berlari," tegasnya.
Digital Branding hingga Ayam Taliwang
Prof. Zudan juga mendorong Dinas Kominfotik NTB bersama perangkat daerah untuk mengorkestrasi kekayaan alam, budaya, pariwisata, dan produk lokal melalui digital branding NTB. Ia mencontohkan promosi produk ikonik seperti Ayam Taliwang melalui konten digital yang disebarluaskan bersama-sama oleh ASN. Kolaborasi semacam itu, menurutnya, dapat memperluas jangkauan promosi daerah sekaligus membuka akses pasar bagi petani, nelayan, dan perajin lokal.
Agar perubahan tidak berhenti sebagai wacana, Prof. Zudan mendorong setiap kepala perangkat daerah untuk segera menetapkan satu layanan dengan keluhan terbanyak dari masyarakat, menentukan standar waktunya, lalu menyusun rencana perbaikan dan digitalisasi dalam 30 hari. Pelaksanaannya dipantau secara berkala dan dievaluasi setiap triwulan.
"Kita tidak dinilai dari tebalnya berkas, tetapi dari cepatnya masalah rakyat selesai," pesan Kepala BKN ini.
Prasyarat Menuju NTB Makmur dan Mendunia
Bagi NTB, transformasi birokrasi yang cepat, adaptif, dan terpercaya bukan sekadar tuntutan administratif. Ia menjadi prasyarat agar visi NTB Makmur dan Mendunia tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar bergerak dan dirasakan masyarakat melalui kualitas pelayanan pemerintahan sehari-hari. Digitalisasi, Prof. Zudan menegaskan, hanyalah alat. Yang harus berubah adalah manusianya dan keberanian birokrasi untuk menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
(*)
