![]() |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama Ketua Umum DPP APWI Dr. Ir. Sugihardjo dan peserta Jambore Nasional APWI ke-4 di Hotel Lombok Garden, Mataram, Sabtu malam (19/9/2026). |
Mataram, KabarNTB - Lebih dari sekadar reuni profesi, Jambore Nasional APWI ke-4 yang dibuka di Mataram pada Sabtu (19/9/2026) menegaskan satu pesan tegas: widyaiswara harus bergerak melampaui peran pengajar konvensional dan menjadi kekuatan nyata di balik transformasi aparatur sipil negara. Forum tiga hari yang berlangsung 19 hingga 21 September 2026 di Hotel Lombok Garden ini mempertemukan 114 peserta dari berbagai penjuru Indonesia, membawa 170 karya inovasi sekaligus mendorong agar setiap gagasan yang lahir di NTB benar-benar kembali ke tempat kerja sebagai perubahan.
Tari Penyambutan dan Seruan Transformasi
Pembukaan Jamnas dimulai dengan penampilan Tari Tembolak Beak, tarian penyambutan tradisional yang menandai hadirnya para peserta dari seluruh Tanah Air. Ketua Umum DPP APWI, Dr. Ir. Sugihardjo, M.Si., yang secara resmi membuka kegiatan, langsung menetapkan nada forum ini dengan menyoal perluasan peran widyaiswara di tengah derasnya perubahan teknologi dan digitalisasi.
Mengusung tema "Widyaiswara sebagai Penggerak Inovasi dan Kinerja ASN Unggul untuk Birokrasi Adaptif dan Berdaya Saing Global Menuju Indonesia Emas 2045", Sugihardjo menegaskan bahwa tuntutan publik yang terus berkembang tidak memberi ruang bagi widyaiswara untuk bertahan pada pola lama.
"Widyaiswara tidak lagi cukup menjadi pengajar konvensional, tetapi perlu menjadi agen pembelajar dan katalisator inovasi yang mampu mentransformasi kapasitas ASN," tegas Sugihardjo.
170 Karya Inovasi dari Seluruh Penjuru Indonesia
Kekuatan Jamnas kali ini terbaca dari angka yang dibawa para peserta. Dari 114 peserta terdaftar, sebanyak 63 orang hadir secara langsung dan membawa 99 karya, sementara 52 peserta mengikuti forum secara daring dengan 71 karya tambahan, sehingga total 170 karya inovasi dan kreativitas terkumpul dalam satu forum.
Sebelum Jamnas resmi dimulai, Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Widyaiswara juga digelar sebagai pemanasan intelektual. Dari 101 artikel dan naskah yang masuk, 98 naskah dinyatakan lolos seleksi, menjadikan forum ini tidak hanya ajang silaturahmi profesi tetapi juga ruang pertukaran pengetahuan dan best practice pembelajaran aparatur yang terukur.
NTB Bukan Sekadar Tuan Rumah
Makna Jamnas semakin diperdalam pada Gala Dinner Sabtu malam di Hotel Lombok Garden, ketika Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., hadir menyambut peserta dan pengurus APWI. Wagub yang akrab disapa Umi Dinda itu menegaskan bahwa kehadiran NTB sebagai tuan rumah bukan semata urusan logistik dan venue.
Menurut Umi Dinda, di tengah tekanan perubahan teknologi yang memaksa pemerintah bekerja semakin cepat, kecepatan itu tetap harus berjalan beriringan dengan ketepatan, sisi kemanusiaan, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Di titik itulah, widyaiswara memiliki posisi yang tidak tergantikan: bukan hanya mengajarkan ASN cara bekerja, melainkan membantu aparatur memahami apa yang sedang berubah, apa yang akan datang, dan bagaimana organisasi harus meresponsnya.
Bagi NTB, agenda penguatan kualitas SDM aparatur merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah, karena pemerintah membutuhkan ASN yang mau belajar, mau berubah, dan mampu bekerja sama.
"Bawa pulang gagasannya, bawa pulang praktik baiknya, bawa pulang jejaringnya, dan yang paling penting, bawa pulang semangat untuk melakukan perubahan," pesan Umi Dinda kepada seluruh peserta.
Ukuran Keberhasilan Ada di Tempat Kerja
Pesan Wagub itu sekaligus menjadi penanda terpenting Jamnas APWI IV di NTB. Forum ini tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan selama tiga hari, melainkan mendorong agar pengetahuan berubah menjadi tindakan nyata. Keberhasilan Jamnas, pada akhirnya, tidak diukur dari jumlah peserta atau karya yang dipamerkan, melainkan dari seberapa jauh gagasan yang lahir di Mataram benar-benar diterapkan, memperkuat kualitas ASN, memperbaiki birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
(*)

