 |
| Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat menyampaikan orasi ilmiah pada puncak Jambore Nasional APWI ke-4 di Hotel Lombok Garden Mataram, Senin (21/9/2026). |
Mataram, KabarNTB - Puncak Jambore Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) ke-4 Tahun 2026 di Hotel Lombok Garden Mataram, Senin (21/9/2026), diwarnai orasi ilmiah Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal. Di hadapan ratusan widyaiswara dari berbagai daerah, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu menegaskan bahwa masa depan birokrasi Indonesia sangat bergantung pada kualitas pembelajaran aparatur, bukan sekadar jumlah pelatihan yang diikuti.
Widyaiswara sebagai Arsitek Pembelajaran
Dalam orasinya, Miq Iqbal menempatkan widyaiswara jauh melampaui peran konvensional sebagai pengajar di dalam kelas. Mereka disebut sebagai "arsitek pembelajaran" yang turut membentuk wajah aparatur dan birokrasi masa depan. Gagasan ini menjadi benang merah seluruh paparan Gubernur: bahwa pembelajaran ASN harus berujung pada perubahan nyata, bukan berhenti di tataran pemahaman semata.
Miq Iqbal menekankan bahwa transformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan merombak struktur organisasi, merevisi regulasi, atau mengadopsi teknologi baru. Perubahan sesungguhnya harus berjalan seiring perubahan cara berpikir dan cara kerja setiap aparatur. Pengetahuan yang diserap ASN, kata Gubernur, harus menjelma menjadi keterampilan, mendorong peningkatan kinerja, dan pada akhirnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Teknologi Harus Perkuat, Bukan Menggantikan Nilai Kemanusiaan
Salah satu gagasan paling menonjol dalam orasi tersebut menyentuh soal transformasi digital birokrasi. Miq Iqbal menegaskan bahwa kemampuan ASN menggunakan teknologi harus bersifat cerdas, etis, aman, dan produktif. Teknologi bukan semata alat mempercepat urusan administrasi, melainkan harus tetap memperkuat kualitas pelayanan publik dan nilai-nilai kemanusiaan dalam tata kelola pemerintahan.
Teknologi harus memperkuat kemanusiaan dalam birokrasi, bukan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, kompetensi digital perlu berjalan bersama kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kepemimpinan, integritas, dan orientasi pada kepentingan publik, ujar Miq Iqbal dalam orasinya.
Pandangan ini menempatkan widyaiswara pada posisi strategis: menjadi penghubung antara pengetahuan akademik, kebutuhan organisasi, pengalaman praktis birokrasi, dan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Ketika pengalaman lapangan bertemu metodologi pembelajaran yang tepat, praktik baik dari daerah dapat dikembangkan dan direplikasi secara lebih luas.
Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Jumlah Peserta Pelatihan
Gubernur juga menyoroti cara pandang dalam mengukur keberhasilan pendidikan dan pelatihan aparatur. Selama ini, keberhasilan kerap dilihat dari angka: berapa banyak pelatihan digelar dan berapa peserta yang hadir. Miq Iqbal mendorong pergeseran perspektif itu menuju ukuran yang lebih substantif, yakni perubahan perilaku aparatur, peningkatan kinerja organisasi, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. turut dijadwalkan hadir dalam puncak kegiatan tersebut, bersama sejumlah pejabat pusat lainnya.
Jamnas Diikuti 114 Peserta, Tampilkan 170 Karya Inovasi
Rangkaian Jamnas APWI IV sendiri telah berlangsung sejak Sabtu (19/9/2026). Pembukaan ditandai dengan Tari Tembolak Beak sebagai sambutan khas NTB, dan diresmikan oleh Ketua Umum DPP APWI Dr. Ir. Sugihardjo, M.Si. Pada malam harinya, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P. hadir dalam Gala Dinner Jamnas.
Perhelatan ini diikuti 114 peserta dari berbagai daerah, dengan 170 karya inovasi dan kreativitas yang dipamerkan. Forum ilmiah dalam rangkaian kegiatan menerima 101 artikel, dan sebanyak 98 naskah dinyatakan lolos seleksi.
Orasi Gubernur Miq Iqbal menjadi penutup simbolik yang kuat bagi forum dua tahunan ini. Jamnas APWI IV di NTB tidak hanya menjadi ruang temu profesi widyaiswara, tetapi juga ruang perdebatan gagasan tentang bagaimana aparatur sipil negara dipersiapkan menghadapi perubahan. Satu ukuran akhir yang ditekankan: kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin memberi manfaat bagi masyarakat.
(*)
