 |
| Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan pidato pada puncak Hari Widyaiswara Nasional ke-26 di Hotel Lombok Garden, Mataram, Senin (21/9/2026). |
Mataram, KabarNTB - Tuntutan perubahan birokrasi di era digital tidak cukup dijawab dengan menambah jumlah pelatihan atau memperbanyak aplikasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa yang jauh lebih mendesak adalah kemampuan aparatur sipil negara untuk terus belajar, meninggalkan pemahaman yang sudah usang, lalu belajar kembali menghadapi persoalan yang semakin kompleks.
Belajar, Melepas, dan Belajar Kembali
Pesan itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal pada puncak Hari Widyaiswara Nasional (HWN) ke-26, sekaligus HUT Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) ke-6 dan Jambore Nasional APWI ke-4 di Hotel Lombok Garden, Mataram, Senin (21/9/2026). Ia mengaitkan kebutuhan itu dengan prinsip learn, unlearn, dan relearn, tiga tahapan yang ia akui pernah ia jalani sendiri ketika berhadapan langsung dengan persoalan kemiskinan di lapangan.
"Saya mengalami proses unlearn. Saya menyadari bahwa kemiskinan ternyata jauh lebih kompleks daripada yang selama ini saya pahami dari angka dan teori," ungkap Miq Iqbal.
Menurutnya, kemiskinan tidak semata soal pendapatan. Ia mencakup persoalan perumahan, kesehatan, pendidikan, keterampilan, pekerjaan, sanitasi, hingga akses terhadap layanan dasar. Karena itu, pembelajaran ASN harus semakin dekat dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar bersandar pada teori dan statistik.
Digitalisasi Bukan Sekadar Memindahkan Sistem Lama
Gubernur juga mengingatkan jebakan yang kerap terjadi ketika birokrasi memasuki era digital. Digitalisasi yang dilakukan tanpa membenahi arsitektur sistem justru akan mengabadikan keburukan yang sudah ada.
"Kalau sistemnya buruk kemudian kita digitalisasi, maka yang terjadi adalah kita hanya mendigitalisasi keburukan. Makronya dulu, arsitekturnya itu dibangun, baru masuk ke program-program," ujar Gubernur NTB ini.
Pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan, tegasnya, harus mendahului pembangunan teknologi agar digitalisasi benar-benar menghasilkan integrasi dan perbaikan kinerja yang terukur.
Masyarakat Kini Sekaligus Pengawas
Di sisi lain, keterbukaan yang dibawa teknologi mengubah posisi masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah. Data dan rekam jejak kinerja birokrasi semakin mudah ditelusuri, dan ruang publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan semakin lebar.
"Masyarakat bukan hanya penerima manfaat. Mereka sekaligus menjadi pengawas," kata Gubernur Miq Iqbal.
Dalam konteks itulah ia melihat peran Widyaiswara menjadi semakin strategis. Pembelajaran ASN tidak lagi cukup berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi harus mampu membantu aparatur menguji ulang cara berpikirnya dan menerjemahkan pemahaman baru itu menjadi kinerja yang nyata dirasakan warga.
BKN: Ubah Cara Berpikir, Bukan Sekadar Sampaikan Materi
Pandangan senada datang dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Ia menilai perubahan sistem pengembangan ASN harus berakar pada perubahan cara berpikir, bukan sekadar perubahan prosedur.
"Tugas Widyaiswara bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran. Tugas kita adalah mengubah cara berpikir ASN," kata Zudan.
Zudan turut mengapresiasi perubahan regulasi yang membuka peluang bagi lulusan baru untuk menjadi Widyaiswara. Ia mendorong agar mekanisme uji kompetensi dibuat mudah dan tersedia secara berkala, sehingga negara terus menyediakan jalan bagi aparatur untuk berkembang.
Widyaiswara sebagai Katalisator Perubahan
Ketua Umum DPP APWI Dr. Ir. Sugihardjo menambahkan bahwa perkembangan birokrasi menuntut redefinisi peran Widyaiswara. Tidak lagi cukup berdiri di depan kelas menyampaikan materi, Widyaiswara kini dituntut menjadi fasilitator, inovator, sekaligus katalisator dalam pengembangan kompetensi dan karier ASN.
Rangkaian peringatan HWN ke-26 ini pada akhirnya menempatkan satu pertanyaan sederhana sebagai tolok ukur keberhasilan birokrasi: apakah pengetahuan baru benar-benar mengubah cara kerja, apakah cara kerja yang berubah itu mempercepat penyelesaian masalah, dan apakah perubahan itu betul-betul dirasakan masyarakat. Di titik itulah Widyaiswara tidak sekadar mendidik ASN, tetapi ikut membentuk birokrasi yang mampu belajar, berubah, dan bekerja lebih baik.
(*)
