 |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan Pendapat Akhir Gubernur dalam Rapat Paripurna persetujuan Raperda Perubahan APBD 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/9/2026). |
Mataram, KabarNTB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna di Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/9/2026). Persetujuan ini tidak sekadar menandai selesainya proses penganggaran, melainkan membuka babak kebijakan fiskal yang dituntut menjawab persoalan nyata: dari krisis kekeringan yang memukul puluhan ribu kepala keluarga hingga peluang ekonomi dari gelaran MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika.
Defisit Rp369 Miliar, Ditutup Lewat Pembiayaan
Struktur keuangan dalam Perubahan APBD 2026 mencatat pendapatan daerah sekitar Rp5,683 triliun dan belanja sekitar Rp6,053 triliun. Selisihnya menghasilkan defisit sekitar Rp369,617 miliar yang akan ditutup melalui skema pembiayaan, dengan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) direncanakan sekitar Rp431,016 miliar dan pembayaran pokok pinjaman dianggarkan sekitar Rp61,399 miliar.
Hingga pertengahan September 2026, realisasi pendapatan baru menyentuh 66,53 persen. Badan Anggaran DPRD NTB mengingatkan pemerintah agar target pendapatan dijaga tetap realistis dan belanja wajib serta pelayanan publik tidak ikut terseret jika penerimaan tidak sesuai proyeksi.
Laporan Badan Anggaran disampaikan H. Didi Sumardi, S.H. Ia menerangkan bahwa dari 30 isu yang dibahas dalam proses penelaahan, 18 di antaranya telah dijawab langsung oleh Gubernur, sementara 12 isu lainnya dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rapat bersama Banggar pada 17 September 2026.
Kekeringan Jadi Prioritas Intervensi Anggaran
Salah satu isu paling mendesak yang diakomodasi dalam perubahan anggaran ini adalah dampak musim kemarau yang kian meluas di sejumlah kabupaten dan kota. Status darurat kekeringan telah meningkat di berbagai wilayah dan berdampak pada puluhan ribu kepala keluarga.
Pemprov NTB mengarahkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung distribusi air bersih dan memperkuat program ketahanan pangan sebagai respons atas kondisi tersebut. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terus dijalankan untuk memastikan bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa situasi global dan regional saat ini menuntut respons fiskal yang tidak bisa ditunda.
"Dinamika yang terjadi menuntut respons fiskal yang cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada penyelesaian masalah riil di lapangan," ujar Wakil Gubernur Indah dalam Pendapat Akhir Gubernur yang dibacakannya di hadapan rapat paripurna.
MotoGP 2026 Masuk Agenda Penguatan Ekonomi Daerah
Di sisi lain, Pemprov NTB menempatkan penyelenggaraan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika sebagai momentum strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk memastikan volunteer dan marshal 100 persen berasal dari tenaga lokal, serta melakukan penyesuaian kebijakan akomodasi demi menjaga iklim pariwisata yang berkeadilan.
Perubahan APBD diharapkan turut memperkuat daya dukung infrastruktur sehingga dampak ekonomi gelaran balap motor bergengsi itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, bukan hanya tercatat dalam statistik kunjungan wisata.
Digitalisasi Aset dan Penguatan Tata Kelola
Badan Anggaran juga mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengakselerasi digitalisasi pendataan dan pengelolaan aset daerah agar aset yang selama ini belum produktif dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah secara terukur. Catatan Banggar lainnya mencakup penguatan Sistem Pengendalian Intern, manajemen risiko, efisiensi belanja, ketepatan sasaran bantuan, serta perhitungan konsekuensi fiskal jangka menengah termasuk kewajiban utang dan biaya operasional yang akan berlanjut pada 2027.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H. Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPRD dan TAPD dalam menelaah serta menyempurnakan dokumen perubahan anggaran hingga mencapai kesepakatan bersama.
"Seluruh catatan, saran, kritik konstruktif, dan rekomendasi DPRD akan menjadi pedoman dan perhatian serius pemerintah dalam melaksanakan serta mengendalikan program pembangunan ke depan," pungkas Indah Dhamayanti Putri.
Dengan disepakatinya perubahan anggaran ini, tantangan sesungguhnya kini berpindah ke arena pelaksanaan: memastikan setiap rupiah anggaran dikelola efektif, tepat sasaran, dan tidak melenceng dari koridor kesehatan fiskal daerah.
(*)
